PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ancaman manipulasi data tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (desil) di tingkat akar rumput menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Agie, memperingatkan data kemiskinan rawan diotak-atik oleh oknum kepala desa maupun pejabat daerah, terutama pada masa kampanye pilkada atau pemilu, demi kepentingan elektoral pihak tertentu.
“Jangan jangan datanya sudah benar cuman namanya ada kepentingan jadi ada kemungkinan (desil diubah). Tapi kita tidak menuduh itu,” ungkap Agie dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Menurut Agie, persoalan tersebut juga berakar dari adanya dualisme instansi yang menangani data kemiskinan, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Sistem dua pintu dengan standar kriteria yang berbeda dinilai berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dikelola secara transparan dan netral.
“Kalau di BPS, dia punya kriteria sendiri, mereka mengambil dulu (sampel) 40 persen dari penduduk berpenghasilan rendah. Karena dia itu global, data by name by address itu ada di Dinas Sosial penentuannya. Karena BPS tidak menentukan by name by address,” ujar Agie.
Untuk mencegah persoalan berkelanjutan, Agie menyarankan agar ke depannya urusan pendataan warga miskin diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga yang terjamin independensinya.
Ia meyakini campur tangan politik sekecil apa pun akan merusak validitas dan objektivitas data di lapangan.
“Jadi, pendataan itu perlu diserahkan ke yang betul-betul netral yang tidak berpihak,” jelasnya.
Sebagai penutup, Agie menekankan agar seluruh aparatur pemerintah bekerja secara profesional dan tegak lurus pada aturan. Ia meminta penetapan desil murni mencerminkan kondisi riil masyarakat tanpa adanya rekayasa dari pihak mana pun.
“Jadi harapan kita ke depan semua aparat harus sesuai aturan, kalau memang dapat (masyarakat desil rendah), (sampaikan) dapat, kalau tidak, tidak,” pungkasnya. (her)
