SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor. Mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Ia menegaskan, kejujuran masyarakat dalam memberikan data menjadi faktor utama untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Halikinnor usai memimpin Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 sekaligus meresmikan para petugas sensus yang telah direkrut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, Senin (1/6).
Menurut Halikinnor, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang berperan penting dalam memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi.
“Ketika petugas sensus datang, kami berharap masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kotim memiliki potensi ekonomi yang besar dengan ditopang sektor perkebunan, perdagangan, jasa, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang.
Namun, potensi tersebut tidak akan tergambar secara utuh tanpa dukungan data yang lengkap dan valid. Karena itu, Halikinnor berharap SE2026 mampu menghadirkan gambaran terkini mengenai struktur ekonomi daerah sekaligus menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan, peluang investasi, dan strategi pengembangan ekonomi ke depan.
“Dengan data yang benar-benar sesuai fakta di lapangan, pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang tepat serta bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Halikinnor menegaskan, keberhasilan sensus bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS dan petugas lapangan.
Dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas Ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus.
Menurutnya, kualitas data sangat menentukan kualitas kebijakan yang akan dihasilkan pemerintah.
“Jika data yang diberikan tidak sesuai, maka kebijakan yang diambil berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak menghindar saat petugas datang dan memberikan informasi yang sebenarnya,” tegasnya. (bah/kpg)
