PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Batara) langsung bergerak cepat dengan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti rapat evaluasi sistem bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Rapat koordinasi tersebut digelar di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (13/5).
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., M.T,. didampingi Wakil Bupati Felix Somadie Y Tingan, A.Md., Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, jajaran DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Mereka hadir memenuhi panggilan rapat pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang difasilitasi oleh KPK.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu krusial dibedah secara terbuka. Mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan pembangunan, hingga mekanisme penyaluran hibah serta bantuan sosial menjadi sorotan utama tim pengawas dari KPK.
Pemkab Batara tidak hanya pasif mendengar masukan. Mereka justru menunjukkan komitmen tinggi untuk mengakui sejumlah kelemahan dalam sistem yang berjalan selama ini.
Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa keterbukaan menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem yang lebih kuat. Menurutnya, tanpa mengakui kekurangan, mustahil membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ujarnya usai rapat koordinasi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar sistem MCSP (Monitoring Centre for Prevention) dapat berjalan maksimal. Dengan sistem itu, setiap program pembangunan diyakini akan lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
Barito Utara bertekad mewujudkan visi besar Bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang berkeadilan. Semangat pembenahan ini pun mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan aparatur daerah yang ingin melihat perubahan nyata. (ren)
