PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO –Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan instruksi dan arahan Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran, maka Bapperida terus berupaya mewujudkan pembangunan di Bumi Tambun Bungai sesuai dengan visi mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat.
“Oleh karena itu, kita akan terus mendukung pembangunan yang akan dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi dan infrastruktur yang berjalan di Bumi Tambun Bungai,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Provinsi Kalteng Syahfiri, SE, Kamis (9/4).
Dirinya juga menyatakan bahwa sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi antarsektor dan antarwilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karena pembangunan daerah dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Bapperida juga terus berupaya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan di Bumi Tambun Bungai sebagai pertimbangan dan bisa menjadi program prioritas pembangunan.
“Kita akat terus memberikan dukungan secara maksimal sesuai dengan arahan dan instruksi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H Edy Pratowo untuk terus berupaya mewujudkan pembangunan di Bumi Tambun Bungai yang berkelanjutan,”tegasnya lagi.
Selain fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya.
Pemerintah Provinsi melalui Bapperida juga fokus pada riset dan inovasi agar perencanaan program pembangunan berbasis kajian sehingga kebijakan atau program yang disusun didasarkan pada data objektif, bukan asumsi. Hal ini penting agar perencanaan menjadi efektif, efisien, tepat sasaran, serta minim risiko kegagalan. (nue/kpg)
