PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketiadaan program pembangunan infrastruktur dasar pada Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Banturung menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (9/4).
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1, mengungkapkan isu infrastruktur fisik selalu mendominasi dalam setiap kegiatan reses di wilayah tersebut.
“Permasalah yg paling mendominasi dalam setiap kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1 adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur fisik meliputi perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan dan drainase,” katanya.
Secara khusus di Kelurahan Banturung, warga menyoroti kondisi Jalan KKN yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penting yang digunakan masyarakat menuju dua sekolah, yakni MTSN dan SMK, serta rumah ibadah.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU), yang dinilai masih kurang layak dan menyulitkan akses warga.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan pada Tahun Anggaran (TA) murni 2026, belum terdapat program pembangunan infrastruktur dasar fisik yang dialokasikan untuk Kelurahan Banturung.
“Dalam TA murni 2026 ini tidak ada program kegiatan pembangunan infrastruktur dasar fisik yg turun di kelurahan Banturung,” ungkapnya.
Tak hanya infrastruktur, warga juga mengeluhkan langkanya ketersediaan gas elpiji di pasaran setempat. Kondisi ini dinilai menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, masyarakat turut mengusulkan agar layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan di tingkat kelurahan, sehingga warga tidak perlu lagi datang ke pusat kota.
Permasalahan yang juga menjadi perhatian serius adalah peredaran narkoba di wilayah Kelurahan Banturung dan Kecamatan Bukit Batu. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran barang terlarang tersebut.
“Hal permasalahan lainnya adalah agar pihak terkait bisa mengambil tindakan yg diperlukan dalam upaya memberantas peredaran narkoba yg semakin meresahkan di Kelurahan Banturung dan Kecamatan Bukit Batu,” sebutnya.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mendorong realisasi program pembangunan yang lebih merata, khususnya di wilayah Dapil 1. (jef)
