PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap nota keuangan Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (3/11/2025).
“APBD 2026 harus mampu mengakomodasi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung di lapangan,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, prinsip efisiensi dan efektivitas juga perlu menjadi perhatian dalam proses penganggaran agar penggunaan dana daerah lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong agar perencanaan dilakukan secara matang, efisien, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Efisiensi menjadi kunci agar APBD tetap sehat, namun berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.
Selain menekankan efisiensi, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan infrastruktur dasar.
“Khususnya fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan lingkungan, dan drainase yang langsung menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” tutur Hasan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin unsur pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dan dihadiri oleh Penjabat Sekda Kota Palangka Raya beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). (jef)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap nota keuangan Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Senin (3/11/2025).
“APBD 2026 harus mampu mengakomodasi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus berdampak langsung di lapangan,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, prinsip efisiensi dan efektivitas juga perlu menjadi perhatian dalam proses penganggaran agar penggunaan dana daerah lebih tepat sasaran.
“Kami mendorong agar perencanaan dilakukan secara matang, efisien, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Efisiensi menjadi kunci agar APBD tetap sehat, namun berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.
Selain menekankan efisiensi, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembangunan infrastruktur dasar.
“Khususnya fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan lingkungan, dan drainase yang langsung menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” tutur Hasan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin unsur pimpinan DPRD Kota Palangka Raya dan dihadiri oleh Penjabat Sekda Kota Palangka Raya beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). (jef)
