PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan tidak akan berdampak pada pelayanan publik maupun program-program prioritas untuk masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur H. Agustiar Sabran saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Wilayah Timur Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, baru-baru ini.
Agustiar menyebut, efisiensi dilakukan secara terarah dan selektif, dengan memastikan bahwa seluruh program pro rakyat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Insentif untuk RT, mantir, damang, ustazah, pendeta, dan lainnya tetap dibayarkan. Begitu juga program sembako murah, pendidikan gratis, dan kuliah gratis, semuanya tetap berjalan,” ujarnya, dilansir dari Kalteng Pos, Sabtu (1/11)
Menurutnya, langkah efisiensi difokuskan pada penghematan kegiatan administratif dan operasional seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), biaya listrik, serta rapat-rapat yang sebelumnya banyak dilakukan di hotel.
“Kita kurangi yang sifatnya operasional. Tidak boleh lagi rapat di hotel-hotel,” tegasnya.
Agustiar menegaskan, efisiensi bukan berarti pemangkasan anggaran pelayanan publik, tetapi upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Langkah ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.
Ia memastikan seluruh program prioritas Pemprov Kalteng tetap terlaksana dengan baik. Pemerintah hanya menyesuaikan metode kerja agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Yang penting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Kita ingin setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya. (*rif/ala/kpg)