PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan isu terkait kesepakatan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah persoalan teknis.
Pemerintah memastikan, program strategis nasional tersebut tetap berjalan sesuai rencana dan diawasi ketat agar tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyebutkan, pelaksanaan program MBG memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Selain meningkatkan asupan nutrisi anak-anak sekolah, program ini juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Program MBG ini membawa dampak ganda. Anak-anak mendapat tambahan gizi, lapangan kerja terbuka, dan pelaku usaha lokal seperti pedagang sayur, telur, maupun daging ikut merasakan manfaatnya,” ujar Zaini, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, persoalan MOU antara sekolah dan SPPG tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa diselesaikan melalui komunikasi.
“Mungkin ada perbedaan persepsi soal menu atau teknis pelaksanaan. Hal seperti itu bisa dibicarakan. Soal standar makanan, masyarakat tidak perlu khawatir karena Pemerintah Kota bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan,” jelasnya.
Zaini menambahkan, Pemko Palangka Raya telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG untuk memantau progres dan kendala di lapangan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penerima manfaat harus mendapat makanan yang memenuhi standar. Setiap dapur wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dinas Kesehatan juga rutin mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium,” tegasnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kesalahpahaman di lapangan. (adr)