KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, terkait pengendalian inflasi dan percepatan program pembangunan.
Hal ini disampaikan Plt Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Markurius Abednegoe, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual di Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Selasa (19/8).
Rakor yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten kota se Indonesia. Dalam arahannya Tomsi Tohir menekankan peran penting pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung program strategis nasional.
“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, menjaga distribusi, dan mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik,” tegasnya.
Tomsi juga mengingatkan, program 3 Juta rumah bukan sekadar target angka, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.
Menanggapi arahan tersebut Plt Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Markurius Abednegoe menyatakan, kesiapan Pemkab Katingan untuk bersinergi.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok akan menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Sementara penyediaan rumah layak akan meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu, Pemkab Katingan berkomitmen mendukung pengendalian inflasi sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian program 3 Juta rumah,” jelasnya.
Markurius menambahkan, Pemkab Katingan akan terus melakukan langkah strategis melalui perangkat daerah terkait, seperti penguatan cadangan pangan, operasi pasar, serta mendukung program pembangunan perumahan yang inklusif dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah, di antaranya memperkuat produksi pangan lokal, menjaga kelancaran distribusi, dan menyiapkan kebijakan pendukung untuk mempercepat realisasi program perumahan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membuat kebijakan pengendalian inflasi menjadi lebih efektif dan program 3 Juta rumah mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian yang layak dan terjangkau.(eri/kpg)