MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara, Ir Hj Mery Rukaini MIP menyampaikan, apresiasinya atas pelaksanaan ikrar netralitas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barito Utara, serta pencanangan desa anti politik uang yang digelar, Senin (23/6).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini menilai kegiatan tersebut sebagai langkah progresif dalam menjaga integritas demokrasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang bersih dan berkeadilan.
“Kami dari DPRD sangat mengapresiasi komitmen para kepala desa dan lurah untuk menjaga netralitas serta menolak politik uang. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan etika dalam m e m i mp i n ma s ya ra k at, terutama di masa krusial menjelang PSU,” ujar Mery Rukaini.
Politisi Partai Demokrat Barito Utara ini mengungkapkan bahwa netralitas aparatur desa dan kelurahan sangat penting karena mereka merupakan figur yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, komitmen mereka menjadi fondasi kuat bagi terciptanya pemilu yang damai, jujur, dan transparan.
“Pencanangan desa anti politik uang juga merupakan inovasi positif yang patut dicontoh daerah lain. Saya berharap semangat ini terus dijaga hingga hari pemungutan suara dan bahkan setelahnya, agar demokrasi kita semakin matang dan bermartabat,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, perwakilan TNI-Polri, Kepala Desa dan Lurah se Barito Utara serta Ketua Bawaslu Barito Utara yang juga menyuarakan pentingnya pengawasan partisipatif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menghindari pelanggaran Pemilu.
Acara ditutup dengan penandatanganan ikrar netralitas oleh seluruh kepala desa dan lurah serta deklarasi desa anti politik uang, sebagai simbol komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu 2025 yang bebas dari intervensi, tekanan, dan praktik transaksional. (fat/kpg)