PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangka Raya terus mengupayakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI). Pemko menegaskan komitmennya untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Rapat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah, dalam mewujudkan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pertemuan ini, Pemko Palangka Raya merumuskan langkah-langkah konkret guna memperkuat implementasi Zona Integritas di seluruh instansi terkait,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat rapat persiapan yang digelar di Aula Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (11/3/2025) lalu,
Arbert Tombak menekankan pentingnya kerja sama dan dedikasi dari semua pihak. Ia mengingatkan bahwa predikat WBBM bukan sekadar penghargaan, tetapi juga cerminan dari reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Dalam arahannya, Arbert meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk melakukan perbaikan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing instansi. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan publik harus menjadi prioritas utama guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Zona Integritas bukan hanya konsep, tetapi harus diterapkan secara nyata dalam budaya kerja birokrasi. Dengan adanya ZI, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bebas korupsi, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Arbert saat diwawancarai, Kamis (13/3/2025).
Salah satu aspek utama yang dibahas dalam rapat ini adalah penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dinilai mampu meningkatkan efektivitas layanan serta mempercepat akses informasi bagi masyarakat.
Arbert menegaskan. Bahwa keberhasilan meraih WBK dan WBBM tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen penuh dari seluruh pejabat dan pegawai.
“Konsistensi dalam menjalankan reformasi birokrasi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.
Ia berharap rapat ini dapat menjadi momentum awal bagi Pemko Palangka Raya dalam mempercepat langkah menuju WBK dan WBBM.
“Dengan kesiapan yang matang dan kerja sama yang solid, saya optimistis Kota Palangka Raya mampu meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun 2025,” pungkasnya. (ndo)