PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal program-program prioritas yang telah dijanjikan oleh Wali Kota Palangka Raya.
Hal ini disampaikannya dalam rangka memastikan bahwa visi-misi yang telah disampaikan sebelumnya benar-benar dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Subandi, Wali Kota telah menyampaikan sembilan program keunggulan yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Salah satu program utama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya.
“Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus utama, mengingat pentingnya sarana dan prasarana bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (7/3/2025).
Kemudian program BPJS gratis bagi warga Kota Palangka Raya juga menjadi salah satu perhatian khusus. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani biaya, terutama bagi warga kurang mampu.
Tidak hanya itu, Wali Kota juga berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan serta bantuan modal. Langkah ini dianggap strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat daya saing pelaku usaha lokal.
Di samping itu, program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover dalam program nasional juga menjadi perhatian.
“Banyak warga yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan BLT dari pemerintah pusat. Maka program ini menjadi solusi untuk mereka. Namun, tentu harus diawali dengan pendataan yang akurat,” jelas Subandi.
Dikatakan bahwa DPRD Kota Palangka Raya akan mendukung program-program tersebut dengan menjalankan tiga fungsi utamanya. Fungsi pertama adalah fungsi Peraturan Daerah, yaitu dengan memastikan bahwa program prioritas dapat dituangkan dalam peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua, fungsi anggaran, di mana DPRD akan membahas dan mengawal alokasi dana agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif.
“Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur rasionalisasi anggaran. Kami akan memastikan bahwa anggaran tersusun dengan baik dan program-program prioritas tetap berjalan,” ungkapnya.
Kemudian ketiga, fungsi pengawasan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang telah dicanangkan benar-benar terealisasi dengan baik.
“Kami akan mengawasi implementasi program, baik yang berkaitan dengan peraturan daerah maupun kebijakan wali kota. Ini penting agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tegasnya.
Dengan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, diharapkan berbagai program prioritas yang telah dijanjikan dapat segera diwujudkan demi kesejahteraan warga Kota Palangka Raya. (ndo)