SAMPIT, PROKALTENG.CO– Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hampir setiap tahunnya, tidak lepas dari berbagai potensi bencana alam. Baik itu banjir saat musim penghujan, kebakaran hutan ketika kemarau yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan lahan gambut serta berdekatan dengan sungai.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Syahbana. Menilai perlu langkah-langkah maupun upaya strategis guna mencegah atau mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam tersebut.
“Dalam hal ini tentunya semua pihak harus saling bersinergi. Dan juga perlu adanya kolaborasi semua pihak, karena tanpa adanya kolaborasi atau kerja sama itu, maka penanggulangan maupun pencegahannya tidak bisa berjalan optimal,” ujar Syahbana, Kamis (14/11).
Politisi Partai Nasdem ini juga menekankan, selain kolaborasi, dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana alam, pemerintah juga dirasa perlu melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Sehingga, ketika bencana itu terjadi maka akan memudahkan penanggulangannya dan meminimalisir korban jiwa.
“Pemerintah daerah juga harus meningkatkan sosialisasi serta edukasi terkait bahaya bencana alam baik banjir dan kebakaran hutan dan lain-lain perlu terus digencarkan kepada masyarakat kita,supaya kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat,” ucap Syahbana.
Dirinya juga mengimbau kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kabupaten Kotim. Baik tambang maupun perkebunan agar selalu taat dengan peraturan terkait program reboisasi hutan yang menjadi kewajiban mereka, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.
“Dengan adanya program reboisasi itu potensi bencana alam seperti banjir bisa diminimalisir, dan ekosistem kita bisa terus terjaga dan pulih kembali. Selain itu apabila terjadi bencana kebakaran pihak PBS juga diharapakan dapat membantu mengatasinya,” ucapnya.(bah/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hampir setiap tahunnya, tidak lepas dari berbagai potensi bencana alam. Baik itu banjir saat musim penghujan, kebakaran hutan ketika kemarau yang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di dataran rendah dan lahan gambut serta berdekatan dengan sungai.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Syahbana. Menilai perlu langkah-langkah maupun upaya strategis guna mencegah atau mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam tersebut.
“Dalam hal ini tentunya semua pihak harus saling bersinergi. Dan juga perlu adanya kolaborasi semua pihak, karena tanpa adanya kolaborasi atau kerja sama itu, maka penanggulangan maupun pencegahannya tidak bisa berjalan optimal,” ujar Syahbana, Kamis (14/11).
Politisi Partai Nasdem ini juga menekankan, selain kolaborasi, dalam upaya mengantisipasi terjadinya bencana alam, pemerintah juga dirasa perlu melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Sehingga, ketika bencana itu terjadi maka akan memudahkan penanggulangannya dan meminimalisir korban jiwa.
“Pemerintah daerah juga harus meningkatkan sosialisasi serta edukasi terkait bahaya bencana alam baik banjir dan kebakaran hutan dan lain-lain perlu terus digencarkan kepada masyarakat kita,supaya kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat,” ucap Syahbana.
Dirinya juga mengimbau kepada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kabupaten Kotim. Baik tambang maupun perkebunan agar selalu taat dengan peraturan terkait program reboisasi hutan yang menjadi kewajiban mereka, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan.
“Dengan adanya program reboisasi itu potensi bencana alam seperti banjir bisa diminimalisir, dan ekosistem kita bisa terus terjaga dan pulih kembali. Selain itu apabila terjadi bencana kebakaran pihak PBS juga diharapakan dapat membantu mengatasinya,” ucapnya.(bah/kpg)
