TAK hanya pemerintah yang terus mematangkan persiapan, terus
dilakukannya berbagai tahapan pemindahan ibu kota ke Kalteng, juga membuat pelaku
usaha properti pasang kuda-kuda. Pasalnya, perumahan semakin laris manis.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Real Estate Indonesia (REI) Kalteng Frans Martinus mengakui, persiapan
pemindahan ibu kota membuat pembeli berbondong-bondong mencari rumah. Peningkatannya
mulai dari 7 hingga 10 persen.
Meski tidak meningkat signifikan,
kata Frans, yang perlu dipikirkan adalah harga tanah yang akan melonjak. Karena
perumahan yang dibangun di Kalteng didominasi dengan rumah bersubsidi.
“Kalau peminat meningkat, ya kami
syukuri. Yang terpenting saat ini bagaimana tanah tersebut dapat tersedia dan
harga terjangkau. Kami setuju saja adanya pemindahan ibu kota. Namun, harus
dikaji lebih dalam dan mantap. Jangan sampai jadi beban kami ke depannya,â€
ucapnya, Rabu (15/5).
Dibeberkannya, pada 2019 ini pihaknya
sudah membangun sekitar 3.000 dari 6.400 unit yang ditargetkan pembangunannya. Kenaikan
tersebut diyakininya merupakan salah satu dampak dari peristiwa politik
terhadap ekonomi.
“Yang terpenting adalah pemerintah
menyiapkan berbagai perangkat regulasi dan antisipasi kemungkinan atas dampak rencana
pemindahan ibu kota tersebut. Harus diadakan dialog bersama membahas pemindahan
ibu kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, memenuhi kebutuhan
infrastruktur dasar listrik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Basuki Hadimuljono sempat mengungkapkan bahwa Kalteng memiliki potensi
bendungan dengan kapasitas 900-an juta m2, dengan potensi listrik 270 MW.
Plt Dirjen Otda Kemendagri Akmal
Malik menjelaskan, pemindahan ibu kota itu sangat penting, karena Jakarta sudah
tidak layak lagi menjadi sebuah ibu kota negara yang besar seperti Indonesia.
Tak ada yang salah kalau DKI Jakarta pindah ke Kalteng.
Lebih lanjut, Akmal juga menjelaskan, Jakarta juga masih ada peluang
untuk menjadi daerah khusus, karena pertumbuhan ekonomi bisnis tetap di
Jakarta.
“Sebaiknya yang jadi ibu kota nanti wilayah administratif saja. Biar
tak ada kericuhan. Sebab, wilayah administratif tidak ada DPRD,†terang Akmal.
Di sisi lain, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo
menambahkan, zaman Bung Karno sudah dilakukan perencanaan pemindahan ibu kota
dan sudah ada simbolisasi tiang. Saat peresmian dan peletakan batu pertama itu,
hadir juga duta besar (dubes) Rusia dan dubes AS.
“Jadi sudah ada perencanaan yang matang. Namun, karena peristiwa 1965
dan masalah pembiayaan, akhirnya tak terlaksana. Nah, dalam perencanaan itu,
Palangka Raya selain pusat ibu kota, juga menjadi pangkalan pertahanan berbasis
angkatan udara,†imbuhnya.
Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi (RAJ) Michael Umbas juga meyakini,
proses pemindahan pusat pemerintahan itu bukanlah hal yang sulit bagi Presiden
Jokowi.
“Kami mendukung dan tak ragu bahwa rencana itu akan terealisasi. Karena
sudah banyak hal yang diwujudkan Presiden Jokowi,†kata Umbas dalam keterangan
tertulisnya kepada JawaPos.com (Grup Kalteng Pos), Selasa (14/5).
Umbas juga menuturkan, selama era Jokowi, pembangunan infrastruktur dibangun
merata. Baik jalan tol hingga jalan desa, irigasi, bendungan, dan proyek
lainnya.
“Meskipun ketika Jokowi membahas gagasan besar untuk memindahkan ibu kota,
banyak yang memberi tanggapi nyinyir dan utopis, tapi kami yakin itu bakal
hilang,†tambah Umbas lagi.
Bahkan, lanjut Umbas, ada juga yang menganggap itu hanya sebagai pengalihan
isu di tengah sengketa pemilu 2019. Padahal, gagasan tersebut dilakukan untuk
kepentingan jangka panjang seluruh rakyat Indonesia.
“Memindahkan
ibu kota juga membuktikan bahwa pemerataan pembangunan bukan sebatas wacana
politik. Jokowi justru membangun di daerah-daerah luar Pulau Jawa,†paparnya. (don/nue/gun/dim/JPC/ce/abe)