KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, menggelar rapat paripurna ke-8, masa persidangan III tahun 2024 yang dilaksanakan di gedung dewan setempat, Jumat (19/07/2024).
Pj Bupati Gumas Herson B Aden mengatakan, penandatanganan yang dilakukan ini merupakan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Tahun 2025-2045.
“Selain persetujuan bersama antara kita Pemerintah dan DPRD tentang RJPD Tahun 2025-2045, lalu ada penandatanganan nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD,” ucap Herson B Aden.
Nota kesepahaman yang dilakukan tentang Kebijakan Umum Perubahan (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ini.
“Setelah itu, kita lakukan penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama, antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA.2025,” terang dia. (nya)
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, menggelar rapat paripurna ke-8, masa persidangan III tahun 2024 yang dilaksanakan di gedung dewan setempat, Jumat (19/07/2024).
Pj Bupati Gumas Herson B Aden mengatakan, penandatanganan yang dilakukan ini merupakan persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) Tahun 2025-2045.
“Selain persetujuan bersama antara kita Pemerintah dan DPRD tentang RJPD Tahun 2025-2045, lalu ada penandatanganan nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD,” ucap Herson B Aden.
Nota kesepahaman yang dilakukan tentang Kebijakan Umum Perubahan (KUA)dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 ini.
“Setelah itu, kita lakukan penanda tanganan Nota Kesepakatan Bersama, antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA.2025,” terang dia. (nya)
