PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO-Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI, Mukhtarudin menjajaki kerja sama strategis dengan Universitas Palangka Raya (UPR) untuk mendirikan Migrant Center di Kalimantan Tengah.
Langkah itu diambil guna mempersiapkan lulusan perguruan tinggi dalam menghadapi pasar kerja global. Selain itu, Â juga guna menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai kunci utama kompetensi.
Dalam kunjungannya ke UPR sekaligus membuka Job Fair serta kuliah umum, Jum’at (28/11/2025), Mukhtarudin menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan sekitar 351.000 lowongan kerja di luar negeri. Lowongan tersebut menyasar sektor formal dan pekerja profesional (skilled workers), bukan sektor domestik atau pembantu rumah tangga.
“Lowongan pekerjaan luar negeri sangat banyak. Ada sekitar 351 ribu yang sudah dipetakan untuk tenaga profesional, baik middle maupun high skill. Mulai dari jenjang SMK, diploma, hingga sarjana (S1),” ujarnya
Ia menjelaskan bahwa peluang ini, harus dimanfaatkan mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Sementara menurutnya masih banyak negara maju mengalami penuaan penduduk. Namun, kendala utama yang sering dihadapi tenaga kerja Indonesia adalah kemampuan bahasa asing.
“Kekalahan kita dengan Filipina itu di bahasa. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, sehingga pasar kerja di Timur Tengah, seperti Dubai dan Uni Emirat Arab banyak diisi oleh tenaga profesional dari sana,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong penguasaan lima bahasa utama yang memiliki peluang kerja besar. Yakni Bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, dan Arab. Sesuai arahan Presiden, kurikulum bahasa Inggris di tingkat sekolah (SMA/SMK) didorong untuk menjadi mata pelajaran wajib guna meningkatkan daya saing.
Terkait kerja sama dengan UPR, Mukhtarudin berharap universitas tertua di Kalteng ini dapat menjadi Migrant Center pertama di pulau Kalimantan. Sebelumnya, Migrant Center serupa telah berdiri di beberapa kampus seperti Unhas dan UPI Bandung.
“Kami berharap UPR menjadi Migrant Center di Kalimantan Tengah. Ini akan memberikan keuntungan (benefit) bagi universitas, karena jika lulusannya cepat terserap dunia kerja, baik dalam maupun luar negeri, akreditasi kampus juga akan naik,” tambahnya.
Pemerintah, lanjutnya, berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan adanya link and match antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan industri global.
Sebagai Menteri P2MI, ia juga menambahkan dalam dunia kerja yang berorientasi global, kemampuan bahasa sering kali menjadi faktor penentu dalam perekrutan. Bahkan terkadang dinilai lebih krusial dibandingkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semata.
“Jika ada dua pelamar, satu memiliki IPK tinggi tapi tidak bisa bahasa asing, dan satu lagi IPK standar namun aktif berbahasa Inggris, perusahaan pasti memilih yang aktif berbahasa. Karena dunia kerja hari ini menuntut komunikasi global,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini, diharapkan lulusan dari Kalimantan Tengah tidak hanya mengisi pasar kerja lokal, tetapi juga mampu bersaing sebagai tenaga profesional di kancah internasional. (*her)
