28.8 C
Jakarta
Monday, April 7, 2025

Kesimpulan Rapat Internal Banggar, Agustiar Nilai DPRD Tidak Peka

PALANGKA
RAYA
-Kesimpulan
rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng mengenai anggaran untuk
penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, menjadi sorotan Ketua Dewan Ada
Dayak (DAD) Kalteng H Agustiar Sabran. Terdapat enam poin
 yang dihasilkan pada rapat yang dipimpin oleh
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Kamis (23/4).

Beberapa poin yang
tertuang dalam dokumen hasil rapat internal Banggar DPRD Kalteng itu
ditandatangani oleh tujuh fraksi dan ketua DPRD. Dalam rapat itu pihaknya
meminta agar pemprov harus menyampaikan item kegiatan pos anggaran yang
rasionalisasikan, peruntukan, dan targetnya, khususnya terkait anggaran sebesar
Rp689 miliar.

Sekalipun penempatan di
pos belanja tidak terduga dimungkinan menurut SKB, DPRD Kalteng tetap meragukan
aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, mengingat tidak adanya
rincian dan penjabaran dari penggunaan anggaran tersebut sebagai alat kontrol,
sehinga berpotensi terjadi penyimpangan.

Menyikapi hal ini,
Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran menilai, kesimpulan tersebut menunjukkan
bahwa lembaga wakil rakyat tidak peka dan tidak memiliki empati terhadap
kondisi masyarakat di tengah bencana Covid-19.

Padahal, kata Agustiar,
aturan di atasnya, Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Virus Corona, sudah sangat jelas mengatur bagaimana penggunaan anggaran untuk
menangani wabah Covid-19 ini. Karena itu, anggota DPR RI dapil Kalteng dari
PDIP ini menyatakan penyesalannya atas sikap DPRD Kalteng.

Baca Juga :  Diperiksa Satgas Covid -19, Warga Ini Mengaku Sudah Pesan Peti Mati

“Penanganan alokasi
anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, semuanya diawasi dengan ancaman hukuman
yang sangat berat. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Kenapa lagi
muncul hasil kesimpulan banggar demikian. Ini terkesan menghambat penanganan
wabah Covid-19 di Kalteng,” kata Agustiar kepada wartawan, kemarin (24/4).

Menurutnya, mestinya
DPRD Kalteng mendukung penuh upaya dalam penanganan wabah corona agar tidak
meluas di wilayah Kalteng. Bukan sebaliknya, terkesan menghambat penanganannya.

“Coba kita lihat dengan
cermat, jumlah pasien yang positif di Kalteng terus bertambah. Ini sangat rawan
dan berbahaya. Dengan wabah seperti ini, bisa membuat Kalimantan Tengah semakin
terpuruk, baik sisi sosial, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan umum lainnya,”
kata kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini.

Baca Juga :  Cegah Arus Mudik, Kalteng Buat 4 Titik Pemeriksaan di Perbatasan

Sementara itu, Ketua
DPRD Kalteng Wiyatno membenarkan bahwa rapat banggar yang dipimpinnya pada
Kamis lalu itu menghasilkan enam poin kesimpulan. Menurut Wiyatno, dewan tidak
menghambat, tapi memang sudah sesuai tupoksinya melakukan pengawasan. “Dana
sebesar itu kan perlu transparansi penggunaanya dan peruntukanya menurut saya
temen-teman di dewan tidak salah kok. Dan dewan tidak ada niatan untuk
menghambat,” kata Wiyatno kepada wartawan, tadi malam.

Terpisah, mewakili
Fraksi Golkar, Hj Siti Nafsiah menyebut, apa pun keputusan Pemprov Kalteng,
dewan meminta tetap transparan. Pihaknya, kata Siti, tidak berniat menghambat
proses penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.

“Kalau
dibilang menghambat, dari unsur mana kami melakukan penghambatan,” kata wakil
ketua Komisi III DPRD Kalteng ini kepada Kalteng Pos via telepon, Jumat (24/4).

Lebih lanjut dikatakannya, selaku wakil rakyat,
pihaknya hanya meminta penjelasan dari pihak pemprov terkait rincian penggunaan
anggaran sebesar Rp 680 miliar tersebut. “Sebab jumlah tersebut tidak sedikit.
Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dipergunakan
untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. 

PALANGKA
RAYA
-Kesimpulan
rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng mengenai anggaran untuk
penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, menjadi sorotan Ketua Dewan Ada
Dayak (DAD) Kalteng H Agustiar Sabran. Terdapat enam poin
 yang dihasilkan pada rapat yang dipimpin oleh
Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, Kamis (23/4).

Beberapa poin yang
tertuang dalam dokumen hasil rapat internal Banggar DPRD Kalteng itu
ditandatangani oleh tujuh fraksi dan ketua DPRD. Dalam rapat itu pihaknya
meminta agar pemprov harus menyampaikan item kegiatan pos anggaran yang
rasionalisasikan, peruntukan, dan targetnya, khususnya terkait anggaran sebesar
Rp689 miliar.

Sekalipun penempatan di
pos belanja tidak terduga dimungkinan menurut SKB, DPRD Kalteng tetap meragukan
aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, mengingat tidak adanya
rincian dan penjabaran dari penggunaan anggaran tersebut sebagai alat kontrol,
sehinga berpotensi terjadi penyimpangan.

Menyikapi hal ini,
Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran menilai, kesimpulan tersebut menunjukkan
bahwa lembaga wakil rakyat tidak peka dan tidak memiliki empati terhadap
kondisi masyarakat di tengah bencana Covid-19.

Padahal, kata Agustiar,
aturan di atasnya, Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Virus Corona, sudah sangat jelas mengatur bagaimana penggunaan anggaran untuk
menangani wabah Covid-19 ini. Karena itu, anggota DPR RI dapil Kalteng dari
PDIP ini menyatakan penyesalannya atas sikap DPRD Kalteng.

Baca Juga :  Diperiksa Satgas Covid -19, Warga Ini Mengaku Sudah Pesan Peti Mati

“Penanganan alokasi
anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, semuanya diawasi dengan ancaman hukuman
yang sangat berat. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK. Kenapa lagi
muncul hasil kesimpulan banggar demikian. Ini terkesan menghambat penanganan
wabah Covid-19 di Kalteng,” kata Agustiar kepada wartawan, kemarin (24/4).

Menurutnya, mestinya
DPRD Kalteng mendukung penuh upaya dalam penanganan wabah corona agar tidak
meluas di wilayah Kalteng. Bukan sebaliknya, terkesan menghambat penanganannya.

“Coba kita lihat dengan
cermat, jumlah pasien yang positif di Kalteng terus bertambah. Ini sangat rawan
dan berbahaya. Dengan wabah seperti ini, bisa membuat Kalimantan Tengah semakin
terpuruk, baik sisi sosial, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan umum lainnya,”
kata kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini.

Baca Juga :  Cegah Arus Mudik, Kalteng Buat 4 Titik Pemeriksaan di Perbatasan

Sementara itu, Ketua
DPRD Kalteng Wiyatno membenarkan bahwa rapat banggar yang dipimpinnya pada
Kamis lalu itu menghasilkan enam poin kesimpulan. Menurut Wiyatno, dewan tidak
menghambat, tapi memang sudah sesuai tupoksinya melakukan pengawasan. “Dana
sebesar itu kan perlu transparansi penggunaanya dan peruntukanya menurut saya
temen-teman di dewan tidak salah kok. Dan dewan tidak ada niatan untuk
menghambat,” kata Wiyatno kepada wartawan, tadi malam.

Terpisah, mewakili
Fraksi Golkar, Hj Siti Nafsiah menyebut, apa pun keputusan Pemprov Kalteng,
dewan meminta tetap transparan. Pihaknya, kata Siti, tidak berniat menghambat
proses penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan pemerintah saat ini.

“Kalau
dibilang menghambat, dari unsur mana kami melakukan penghambatan,” kata wakil
ketua Komisi III DPRD Kalteng ini kepada Kalteng Pos via telepon, Jumat (24/4).

Lebih lanjut dikatakannya, selaku wakil rakyat,
pihaknya hanya meminta penjelasan dari pihak pemprov terkait rincian penggunaan
anggaran sebesar Rp 680 miliar tersebut. “Sebab jumlah tersebut tidak sedikit.
Itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dipergunakan
untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. 

Terpopuler

Artikel Terbaru