PROKALTENG.CO-Pemerintah melaporkan penurunan signifikan titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga Senin (21/9). Kendati tren menunjukkan penurunan, tim gabungan tetap memperkuat operasi di lapangan, terutama di wilayah Kalimantan Tengah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terjun langsung meninjau upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Camp Peat Tumbang Nusa, Pulang Pisau. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas operasi darat dan udara di area yang masih rawan.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPB menjelaskan tantangan khusus dalam memadamkan api di ekosistem gambut. Meskipun api di permukaan tampak padam, bara sering kali masih tersisa dan berpotensi memicu api kembali.
“Tantangan tetap ada karena pada lahan gambut api dapat kembali muncul meskipun pemadaman telah dilakukan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot high confidence secara nasional turun dari 1.532 titik pada Minggu (20/9) menjadi 688 titik. Di Kalimantan Tengah, hotspot tercatat turun drastis dari 968 titik menjadi 228 titik.
Namun, penurunan hotspot tidak serta-merta menghilangkan kabut asap yang masih berdampak pada aktivitas warga. Di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, kabut asap bahkan sempat membatasi jarak pandang hingga 400 meter pada Senin pagi, yang mengakibatkan penundaan sejumlah penerbangan.
Menhut RI Raja Juli Antoni menegaskan bahwa seluruh potensi akan dimaksimalkan untuk mengurangi dampak karhutla bagi masyarakat. Pemerintah mengerahkan 64 unit armada udara yang terdiri atas helikopter patroli, pesawat modifikasi cuaca, dan helikopter water bombing.
“Operasi udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang, arah angin, serta keselamatan penerbangan,” terang Menhut RI Raja Juli Antoni.
Selain operasi udara, tim darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, dan BPBD terus melakukan patroli intensif. Pemerintah kembali mengingatkan pemegang izin konsesi agar memastikan sistem deteksi dini dan pencegahan berfungsi secara memadai di wilayah masing-masing. (zia/ala/kpg)
