Anggaran Awal Pilgub Kalteng Dikucurkan Rp15 Miliar

PALANGKA RAYA-Persiapan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng termasuk mengenai anggaran. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan
tahap awal Pilkada ini Pemprov Kalteng akan mengucurkan anggaran sebesar
Rp10-15 miliar.

Diungkapkannya,
anggaran awal ini akan diberikan pada Tahun 2019 ini, sedangkan pada Tahun 2020
nanti akan dianggarkan full sesuai kebutuhan. Tetapi, Pemprov Kalteng masih
akan membahas lebih lanjut bersama penyelengara Pilkada.

“Dengan tujuan
pembahasan itu untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan akan dilihat
lagi berapa besaran anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya saat diwawancarai usai
memimpin rapat kepulangan jemaah haji di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur
Kalteng, Kamis (22/8).

Dijelaskannya, usulan
anggaran oleh KPU ke Pemprov Kalteng saat ini kurang lebih sebesar Rp356
miliar  dan dari Bawaslu kurang lebih
Rp122 miliar. Tentu, usulan ini akan dibahas lebih lanjut karena saat ini
anggaran itu masih tahap usulan.

 â€œPembahasan tersebut untuk mempertajam kembali
usulan yang disampaikan tersebut. Usulan ini masih bisa dikurangi, dan jika
memang demikian (bisa dikurangi,red) maka diharapkan pelaksanaan Pilkada
nantinya tetap sukses meski dengan biaya yang efisien,” jelasnya kepada media.

Walau, lanjutnya,
Pemprov Kalteng telah melakukan pertemuan bersama Kementarian Dalam Negeri
(Kemendagri) terkait pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
Selanjutnya, Pemprov Kalteng dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan
penyelenggara Pilkada untuk memantangkan kembali usulan anggaran yang diajukan.

“Kami akan
komunikasikan kembali bersama KPU dan Bawaslu terutama berkaitan dengan
anggaran hasil daripada pertemuan dengan Kemendagri yang berkaitan dengan
aturan anggaran, sehingga kami perlu mematangkan kembali bersama penyelenggara
Pilkada di daerah,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DLH Kalteng
ini.

Ditambahkan Fahrizal,
terkait usulan anggaran daripada pihak keamanan Pilkada seperi TNI dan Polri
belum masuk ke Pemprov Kalteng. Tetapi, sambungnya, nanti pihak-pihak terkait
Pilkada akan terlibat dalam hal anggaran.

“Apakah nanitnya anggaran mereka (pengawas
Pilkada,red) menjadi satu dengan KPU atau terpisah sendiri. Namun yang pasti
soal anggaran ini akan diperhatikan oleh Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ala)

PALANGKA RAYA-Persiapan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai disusun Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng termasuk mengenai anggaran. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan
tahap awal Pilkada ini Pemprov Kalteng akan mengucurkan anggaran sebesar
Rp10-15 miliar.

Diungkapkannya,
anggaran awal ini akan diberikan pada Tahun 2019 ini, sedangkan pada Tahun 2020
nanti akan dianggarkan full sesuai kebutuhan. Tetapi, Pemprov Kalteng masih
akan membahas lebih lanjut bersama penyelengara Pilkada.

“Dengan tujuan
pembahasan itu untuk mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dan akan dilihat
lagi berapa besaran anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya saat diwawancarai usai
memimpin rapat kepulangan jemaah haji di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur
Kalteng, Kamis (22/8).

Dijelaskannya, usulan
anggaran oleh KPU ke Pemprov Kalteng saat ini kurang lebih sebesar Rp356
miliar  dan dari Bawaslu kurang lebih
Rp122 miliar. Tentu, usulan ini akan dibahas lebih lanjut karena saat ini
anggaran itu masih tahap usulan.

 â€œPembahasan tersebut untuk mempertajam kembali
usulan yang disampaikan tersebut. Usulan ini masih bisa dikurangi, dan jika
memang demikian (bisa dikurangi,red) maka diharapkan pelaksanaan Pilkada
nantinya tetap sukses meski dengan biaya yang efisien,” jelasnya kepada media.

Walau, lanjutnya,
Pemprov Kalteng telah melakukan pertemuan bersama Kementarian Dalam Negeri
(Kemendagri) terkait pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020.
Selanjutnya, Pemprov Kalteng dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan
penyelenggara Pilkada untuk memantangkan kembali usulan anggaran yang diajukan.

“Kami akan
komunikasikan kembali bersama KPU dan Bawaslu terutama berkaitan dengan
anggaran hasil daripada pertemuan dengan Kemendagri yang berkaitan dengan
aturan anggaran, sehingga kami perlu mematangkan kembali bersama penyelenggara
Pilkada di daerah,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Kepala DLH Kalteng
ini.

Ditambahkan Fahrizal,
terkait usulan anggaran daripada pihak keamanan Pilkada seperi TNI dan Polri
belum masuk ke Pemprov Kalteng. Tetapi, sambungnya, nanti pihak-pihak terkait
Pilkada akan terlibat dalam hal anggaran.

“Apakah nanitnya anggaran mereka (pengawas
Pilkada,red) menjadi satu dengan KPU atau terpisah sendiri. Namun yang pasti
soal anggaran ini akan diperhatikan oleh Pemprov Kalteng,” pungkasnya. (abw/ala)