PROKALTENG.CO-Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait guru yang disebut sebagai beban negara.
Meskipun belakangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa itu merupakan editan dan dipastikan hoax.
Dikatakan Henri, sektor pendidikan justru tak boleh diremehkan. Sebab, guru adalah sosok yang memandaikan bangsa.
“Jangan sepelekan sektor pendidikan. Para gurulah yang berjasa memandaikan dan mendidik rakyat. Tanpa guru, masyarakat tidak akan cerdas dan berkualitas,” kata Henri di X @henrysubiakto (22/8/2025).
Henri mengatakan, kehidupan guru di Indonesia jauh dari kata mewah. Berbeda dengan para pejabat yang menikmati tunjangan melimpah dan fasilitas wah.
“Hidup para guru di Indonesia tidaklah mewah dan berlebihan. Mereka lebih banyak bergaji pas-pasan. Beda dengan pejabat negara yang tunjangannya berlimpah, dengan fasilitas yang cukup wah,” sebutnya.
Henri pun menyinggung praktik korupsi yang masih marak di kalangan pejabat. Bahkan ada yang tertangkap KPK, meski tak sedikit yang tetap hidup tenang meski korup.
“Sudah begitu banyak pejabat masih bermental korup. Sampai ada yang ketangkap KPK,” tukasnya. .
“Tapi lebih banyak lagi mereka yang korupsi namun tetap aman dengan harta yang berkelimpahan tanpa tersentuh hukum. Itulah beban negara yang sesungguhnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan utang besar-besaran yang dibuat pejabat justru membebani rakyat. Sebab, bunga dan pokok utang akhirnya ditanggung masyarakat lewat pajak dan pungutan.
“Pejabat tinggi membuat kebijakan utang besar-besaran, lalu dari utang itu dapat rente, persenan proyek. Makanya sekarang keuangan negara kesulitan untuk membayar bunga dan pokok hutang. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung lewat kenaikan pajak,” bebernya.
Henri bilang, pejabat pembuat kebijakan ugal-ugalan itu justru hidup nyaman dan bahkan dipuja, sementara guru terus dikorbankan.
“Guru dan anggaran pendidikan yang merupakan investasi masa depan untuk kualitas SDM Indonesia, malah terus dikecilkan karena dilihat sebagai beban negara,” pungkasnya. (muh/fjr)