Kalteng Harus Siap Menjadi Imbas Pembangunan Ibu Kota

PALANGKA
RAYA-Pembangunan
ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan dengan
beberapa wilayah Kalteng, tentu akan memberikan dampak. Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kalteng Pelopor menyebutkan, Kalteng harus siap terhadap dampak positif
maupun negatif pembangunan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta tersebut.

Pelopor mengungkapkan,
di mana ada gula pasti di situ ada semut. Ketika ada aktivitas masif dalam
pembangunan ibu kota negara di Kaltim, paling tidak sekitar 1,5 juta orang dari
akan datang ke Kaltim. Tentu hal itu berdampak pula pada peningkatan kebutuhan
akan makan minum maupun tempat tinggal.

“Tentu saja Kalteng
berpeluang untuk menjadi ruang bagi banyaknya aktivitas baru yang saat ini
belum terbayangkan,” ungkap Pelopor saat menghadiri salah satu acara, kemarin
(13/1).

Dijelaskannya, wilayah Kalimantan
yang masih memiliki banyak lahan kosong hanyalah Kalteng. Suka atau tak suka,
Kalteng harus pintar-pintar menjadi penyuplai kebutuhan ibu kota baru nantinya.
Untuk itu, Kalteng harus siap dan mampu untuk pemenuhan kebutuhan di ibu kota
baru. Apalagi Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU) berdekatan dengan wilayah Kalteng
bagian timur.

“Di Kalimantan ini,
hanya Kalteng yang masih memiliki lahan kosong. Kalsel dan Kalbar sudah penuh.
Apalagi Kaltim,” bebernya.

Tetapi, lanjutnya,
daerah yang berbatasan dengan PPU, seperti Barito Timur (Bartim), Barito Utara
(Batara), dan Murung Raya (Mura) sudah tidak dapat terlalu diganggu. Sebab, aktivitas
di wilayah tersebut telah masif dengan adanya pertambangan dan lainnya. Yang
tidak akan disangka nantinya, lanjut Pelopor, yakni kebutuhan perumahan.
Diperkirakan akan banyak yang akan menyeberang hingga ke wilayah timur Kalteng untuk
kepentingan di PPU.

“Bisa saja. Demi
kebutuhan perumahan, nantinya akan ada banyak yang menyeberang hingga ke
Kalteng,” tuturnya.

Untuk itu, tegasnya,
Kalteng harus siap. Jika tidak, maka Kalteng akan menjadi imbas dari
pembangunan ibu kota. Apalagi aktivitas pembangunan di pusat ibu kota akan
sangat dibatasi. Aktivitas penunjang tidak dibolehkan di lokasi ibu kota, alias
kegiatan lain harus di luar PPU.

“Melihat gambaran
tersebut, saya mewanti-wanti agar masyarakat Kalteng segera mendaftarkan
tanahnya. Mungkin saat ini tidak berharga, tapi ke depan akan sangat bernilai,”
katanya.

Ditambahkannya, yang
menjadi kekhawatiran karena setiap terjadi pelepasan kawasan hutan di suatu
daerah, akan selalu menggunakan areal pengganti. Ketika wilayah Kalbar, Kalsel,
dan Kaltim menjadi padat, maka bukan tak mungkin Kalteng akan dijadikan sebagai
kawasan pengganti.

“APL kita ini kan
sempit. Apabila dijadikan areal pengganti, maka akan dijadikan hutan lagi.
Jangan sampai itu terjadi,” pungkasnya.

Salah satu wilayah yang
berbatasan langsung dengan ibu kota baru adalah Kabupaten Barito Utara
(Batara). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh daerah berjuluk Bumi Iya
Mulik Bengkang Turan ini. Mulai dari infrastruktur hingga sektor pertanian. Sebab,
perpindahan jutaan orang ke ibu kota baru tersebut tentu berdampak pula pada kebutuhan
pangan untuk konsumsi sehari-hari.

“Saat ini kami sedang
menggiatkan bidang pertanian sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat,”
ungkap Bupati Batara H Nadalsyah kepada Kalteng Pos, belum lama ini.

Berkaitan dengan
infrastruktur, bupati yang akrab disapa Koyem itu mengatakan, pihaknya juga
berencana membenahi infrastruktur jalan ke arah Benangin, wilayah yang berbatasan
langsung dengan IKN.

“Kami juga akan
berupaya mendekatkan atau mencari jalan alternatif untuk kases menuju ibu kota
provinsi maupun IKN. Kalau bisa menperdekat jarak ke ibu kota negara, kenapa
tidak dilakukan? Kami akan fokus memikirkan itu demi kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Koyem menjelaskan, dengan
perpindahan ibu kota ke Kaltim, tentu berdampak langsung terhadap
wilayah-wilayah perbatasan seperti Muara Teweh, Barito Timur, dan Puruk Cahu. Ia
menilai, investor pasti akan tertarik melakukan investasi di Kalteng yang
didukung oleh sumber daya alam (SDA) yang sangat menjanjikan. (abw/nue/ce/ala)

PALANGKA
RAYA-Pembangunan
ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berbatasan dengan
beberapa wilayah Kalteng, tentu akan memberikan dampak. Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kalteng Pelopor menyebutkan, Kalteng harus siap terhadap dampak positif
maupun negatif pembangunan ibu kota baru pengganti DKI Jakarta tersebut.

Pelopor mengungkapkan,
di mana ada gula pasti di situ ada semut. Ketika ada aktivitas masif dalam
pembangunan ibu kota negara di Kaltim, paling tidak sekitar 1,5 juta orang dari
akan datang ke Kaltim. Tentu hal itu berdampak pula pada peningkatan kebutuhan
akan makan minum maupun tempat tinggal.

“Tentu saja Kalteng
berpeluang untuk menjadi ruang bagi banyaknya aktivitas baru yang saat ini
belum terbayangkan,” ungkap Pelopor saat menghadiri salah satu acara, kemarin
(13/1).

Dijelaskannya, wilayah Kalimantan
yang masih memiliki banyak lahan kosong hanyalah Kalteng. Suka atau tak suka,
Kalteng harus pintar-pintar menjadi penyuplai kebutuhan ibu kota baru nantinya.
Untuk itu, Kalteng harus siap dan mampu untuk pemenuhan kebutuhan di ibu kota
baru. Apalagi Kabupaten Penajam Paser Utama (PPU) berdekatan dengan wilayah Kalteng
bagian timur.

“Di Kalimantan ini,
hanya Kalteng yang masih memiliki lahan kosong. Kalsel dan Kalbar sudah penuh.
Apalagi Kaltim,” bebernya.

Tetapi, lanjutnya,
daerah yang berbatasan dengan PPU, seperti Barito Timur (Bartim), Barito Utara
(Batara), dan Murung Raya (Mura) sudah tidak dapat terlalu diganggu. Sebab, aktivitas
di wilayah tersebut telah masif dengan adanya pertambangan dan lainnya. Yang
tidak akan disangka nantinya, lanjut Pelopor, yakni kebutuhan perumahan.
Diperkirakan akan banyak yang akan menyeberang hingga ke wilayah timur Kalteng untuk
kepentingan di PPU.

“Bisa saja. Demi
kebutuhan perumahan, nantinya akan ada banyak yang menyeberang hingga ke
Kalteng,” tuturnya.

Untuk itu, tegasnya,
Kalteng harus siap. Jika tidak, maka Kalteng akan menjadi imbas dari
pembangunan ibu kota. Apalagi aktivitas pembangunan di pusat ibu kota akan
sangat dibatasi. Aktivitas penunjang tidak dibolehkan di lokasi ibu kota, alias
kegiatan lain harus di luar PPU.

“Melihat gambaran
tersebut, saya mewanti-wanti agar masyarakat Kalteng segera mendaftarkan
tanahnya. Mungkin saat ini tidak berharga, tapi ke depan akan sangat bernilai,”
katanya.

Ditambahkannya, yang
menjadi kekhawatiran karena setiap terjadi pelepasan kawasan hutan di suatu
daerah, akan selalu menggunakan areal pengganti. Ketika wilayah Kalbar, Kalsel,
dan Kaltim menjadi padat, maka bukan tak mungkin Kalteng akan dijadikan sebagai
kawasan pengganti.

“APL kita ini kan
sempit. Apabila dijadikan areal pengganti, maka akan dijadikan hutan lagi.
Jangan sampai itu terjadi,” pungkasnya.

Salah satu wilayah yang
berbatasan langsung dengan ibu kota baru adalah Kabupaten Barito Utara
(Batara). Berbagai persiapan telah dilakukan oleh daerah berjuluk Bumi Iya
Mulik Bengkang Turan ini. Mulai dari infrastruktur hingga sektor pertanian. Sebab,
perpindahan jutaan orang ke ibu kota baru tersebut tentu berdampak pula pada kebutuhan
pangan untuk konsumsi sehari-hari.

“Saat ini kami sedang
menggiatkan bidang pertanian sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat,”
ungkap Bupati Batara H Nadalsyah kepada Kalteng Pos, belum lama ini.

Berkaitan dengan
infrastruktur, bupati yang akrab disapa Koyem itu mengatakan, pihaknya juga
berencana membenahi infrastruktur jalan ke arah Benangin, wilayah yang berbatasan
langsung dengan IKN.

“Kami juga akan
berupaya mendekatkan atau mencari jalan alternatif untuk kases menuju ibu kota
provinsi maupun IKN. Kalau bisa menperdekat jarak ke ibu kota negara, kenapa
tidak dilakukan? Kami akan fokus memikirkan itu demi kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Koyem menjelaskan, dengan
perpindahan ibu kota ke Kaltim, tentu berdampak langsung terhadap
wilayah-wilayah perbatasan seperti Muara Teweh, Barito Timur, dan Puruk Cahu. Ia
menilai, investor pasti akan tertarik melakukan investasi di Kalteng yang
didukung oleh sumber daya alam (SDA) yang sangat menjanjikan. (abw/nue/ce/ala)