PROKALTENG.CO- Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini memberikan wacana pemotongan kuota haji bagi jamaah Indonesia. Tak tanggung-tanggung pemotongan kuota haji ini mencapai 50 persen.
Pemotongan kuota haji ini mencuat usai adanya evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun 2025 atau 1446 H. Yang dinilai kurang memuaskan dari sisi pelayanan dan koordinasi.
Kepala Badan Pengelola (BP) Haji M Irfan Yusuf mengungkapkan, sejumlah pihak di internal Kerajaan Arab Saudi mengemukakan keinginan untuk mengurangi kuota jamaah haji asal Indonesia.
Namun, sosok yang akrab disapa Gus Irfan itu menyatakan, pihaknya langsung menyampaikan keberatan.
Sebagaimana diketahui, jika penyelenggaraan haji pada tahun depan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI, melainkan BP Haji.
Maka dari itu, pihaknya menekankan komitmen perbaikan manajemen penyelenggaraan haji untuk tahun-tahun mendatang.
“Karena performance kita (Indonesia) tahun ini sangat tidak memuaskan sehingga ada keinginan, ada usulan dari beberapa orang tim Saudi untuk mengurangi kuota kita,” ujar Gus Irfan dalam pernyataan yang diterima, Rabu (11/6/2025).
Pihaknya pun menegaskan, sudah menyampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Saudi bahwa penyelenggaraan haji RI pada tahun depan akan dilakukan dengan sistem dan manajemen baru.
Selain itu, ia mengaku optimistis, pola kerja yang lebih terkoordinasi dengan mitra di Arab Saudi akan menghasilkan layanan yang lebih baik bagi jamaah Indonesia.
“Tahun depan penyelenggaranya berbeda, manajemennya berbeda. Insya Allah, manajemen kita akan lebih koordinatif dengan teman-teman Saudi sehingga kita akan mendapatkan performance yang lebih baik,” ujarnya.
Untuk langkah konkretnya, pihak Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kesepakatan awal antara RI dan Arab Saudi untuk membentuk gugus tugas (task force) bersama.
Menurut Irfan, terdapat wacana serius dari pihak Saudi untuk memangkas kuota jemaah Indonesia hingga 50 persen.
Langkah itu diduga sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk aspek teknis hingga manajemen jemaah.
“Kami sedang melakukan negosiasi. Karena ke depan, manajemen haji akan resmi dialihkan dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan kami menawarkan sistem baru untuk perbaikan,” ungkapnya
Ini akan menjadi forum komunikasi intensif antarkedua belah pihak dalam rangka meningkatkan sinergi penyelenggaraan haji.
“Begitu juga tim dari Saudi, sudah ada kesepakatan awal untuk membentuk gugus bersama, guna lebih melancarkan komunikasi kita,” imbuhnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, Gus Irfan menyebut ruang negosiasi masih terbuka lebar, termasuk terkait pengurangan kuota.
Dia berharap dengan perbaikan yang dilakukan, kuota jamaah haji Indonesia dapat tetap dipertahankan sesuai jumlah yang selama ini diberikan.
Salah satu hal yang disoroti Pemerintah Arab Saudi ialah transparansi data kesehatan jamaah haji asal Indonesia.
Kementerian Haji Saudi mempersoalkan jumlah jamaah wafat yang diduga lantaran mereka tidak dalam kondisi sehat saat berangkat dari Tanah Air.
“Ada yang meninggal, bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?” kata Gus Irfan, menirukan ucapan seorang perwakilan Kementerian Haji Arab Saudi dalam diskusi baru-baru ini.
Menurut catatan yang ada seorang anggota jamaah haji RI yang wafat saat sedang menumpangi pesawat terbang dari Surabaya (Jawa Timur) ke Madinah (Arab Saudi). Almarhumah ialah Nyai Nur Fadillah (45 tahun), dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Yang bersangkutan meninggal dunia di atas pesawat, yakni dua jam sebelum mendarat di Madinah, Arab Saudi.
Pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyatakan, almarhumah wafat lantaran sakit.(dka/jpc)