Menurutnya, ada dua fungsi utama yang harus dijalankan seorang menteri. Pertama adalah fungsi eksekusi, yakni kemampuan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kedua adalah fungsi komunikasi, yaitu kemampuan menjelaskan kebijakan, menjawab kritik, meredam polemik, serta membangun kepercayaan publik.
“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.
Sejumlah Menteri Disebut Masuk Radar Evaluasi
Dalam analisanya, Syurya membeberkan sejumlah sektor yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dan berpotensi menjadi fokus evaluasi Presiden Prabowo.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dinilai perlu menghadirkan inovasi promosi yang lebih agresif untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, masih menghadapi tantangan besar terkait penyelesaian konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum investasi.
Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, dinilai menghadapi tugas berat menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Di sektor investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, diharapkan mampu meningkatkan arus investasi berkualitas serta menjaga kepercayaan investor internasional.
Adapun Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dituntut mempercepat pembenahan transportasi publik dan meningkatkan efisiensi logistik nasional.
