Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang diwakili Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pulang Pisau telah mengikuti sidang pengambilan sumpah novum sebagai tahapan dari pengajuan upaya hukum peninjauan kem
Bhabinkamtibmas Kelurahan Tumbang Tahai Polsek Bukit Batu Polresta Palangka Raya, Aipda Alon, mefasilitasi proses mediasi sengketa lahan antara dua warga di wilayah Jalan Kamipang, Kelurahan Tumbang T
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, Herianto menyatakan keprihatinannya atas sengketa lahan yang berkepanjangan antara masyarakat dan beberapa perusahaan di wilayah Kabupa
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melanjutkan perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara terkait dugaan politik uang ke tahap pembuktian.
Sengketa tanah yang melibatkan bangunan Puskesmas Pahandut terus menjadi perhatian berbagai pihak. Termasuk Komisi III DPRD Kota Palangka Raya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo menyatakan bahwa kasus ini telah berlangsung selama bertahun-tahun berkaitan dengan legalitas kepemilikan tanah.
Sengketa lahan yang melibatkan bangunan Puskesmas Pahandut terus menjadi sorotan. Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah dikeluarkan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain menegaskan kepada jajaran kelurahan agar tidak lagi menjadikan masalah pertanahan sebagai isu yang terus berulang. Â Menurutnya, kepemilikan tanah adalah sesuatu yang sudah pasti. Sehingga tidak boleh ada lagi kasus tumpang tindih yang berlarut-larut.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tak menerima atau menolak permohonan Perkara Nomor 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kota Palangka Raya Tahun 2024.
Polres Lamandau akan melakukan patroli dan pengamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa (4/2/2025). Khususnya di wilayah Kabupaten Lamandau. Pasalnya Lamandau juga masuk dalam agenda putusan MK terhadap sengketa pilkada 2024 lalu.
Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan sidang pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah. Baik gubernur, bupati, dan wali kota. Demi memastikan agenda tersebut berjalan dengan baik, Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan sidang pleno tersebut.Â
