TAG

regulasi daerah

Raperda Risiko Bencana Belum Rampung, Pemko Palangka Raya Minta Waktu 2 Bulan

DPRD Kota Palangka Raya menunda pembahasan Raperda Risiko Bencana setelah Pemko Palangka Raya meminta waktu maksimal dua bulan untuk menyempurnakan substansi regulasi tersebut.

Sinkronisasi Ranperda Pemberian Nama Jalan, Kanwil Kemenkum Kalteng Dorong Regulasi Daerah Berkualitas

Kanwil Kemenkum Kalteng dan DPRD Barito Utara menyinkronkan Ranperda Pemberian Nama Jalan guna mewujudkan regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif.

Kemenkum Kalteng dan DPRD Barito Utara Sinkronkan Raperda KI untuk Lindungi Potensi Daerah

Kanwil Kemenkum Kalteng bersama DPRD Kabupaten Barito Utara melaksanakan sinkronisasi Raperda tentang Kekayaan Intelektual dan Tenaga Kerja Daerah

DPRD Kalteng Minta Penyempurnaan Raperda Penanaman Modal dan PTSP

Penyempurnaan dinilai penting agar Raperda selaras dengan regulasi terbaru dan memiliki kepastian hukum serta efektif diimplementasikan di daerah.

Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya Tekankan Penyempurnaan Raperda

Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya menekankan pentingnya penyempurnaan Raperda agar selaras dengan evaluasi pemerintah provinsi dan efektif diterapkan di masyarakat.

Pemprov Kalteng dan DPRD Percepat Pembahasan Raperda Sengketa Pertanahan

Pemprov Kalteng bersama DPRD mempercepat pembahasan Raperda sengketa pertanahan guna menjawab persoalan di lapangan.

DPRD Kalteng Bahas Raperda Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

DPRD Kalimantan Tengah membahas Raperda penyelesaian sengketa pertanahan untuk memperkuat payung hukum dan mencegah konflik lahan di daerah.

Kemenkum Kalteng Buka Peta Masalah Regulasi Daerah Lewat IRH

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kemenkum Kalteng) mulai membuka peta persoalan regulasi di daerah.

Latest news