Dalam rangka memperkuat komitmen menuju pelayanan publik yang bersih dan berkualitas, RSUD Palangka Raya mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari upaya menuju predikat Wilayah Beba
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah mempersiapkan pembentukan juru bicara resmi untuk menyampaikan informasi terkait program pembangunan serta menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat
Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya (Mura), Hermon memimpin pertemuan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Murung Raya tahun 2026, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Mura, Jumat (14/2).
Anggota DPRD Murung Raya, Liangsoi mendukung upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat, dalam langkah membuka keterbukaan informasi publik yang diterapkan. Karena langkah membuka keterbukaan informasi publik, dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain melalui Staf Ahli Wali Kota Palangkaraya, Urianinu Napulangit, membuka acara monitoring dan evaluasi layanan informasi dan dokumentasi. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kamis (12/12/2024).
Mal Pelayanan Publik (MPP) Handep Hapakat Pulang Pisau yang terintegrasi telah diresmikan. Peremian MPP Handep Hapakat Pulang Pisau dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau, Senin (11/11).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan menghadiri acara Konsultasi Publik I terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2024-2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Luwansa, Senin (11/11).
Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (RI), Suganda Pandapo Tan Pasaribu melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Kota Palangka Raya.
Inovasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, tentu sangat dibutuhkan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, layanan publik merupakan perwajahan dari pemerintah daerah. Maka dari itu, dalam hal pelayanannya didorong tepat, cepat dan juga nyaman.
