PERESMIAN proyek energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp 25 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2025 di 15 provinsi merupakan langkah monumental dalam perjalanan Indonesia menuju keman
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon menegaskan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng tetap akan
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i melakukan monitoring dan meninjau perkembangan pembangunan kantor Dinas Ketahanan Pangan, GOR Bandar Barigas dan Mall Pelayanan Publik atau MPP.
Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno kembali mengecek sejumlah ruas jalan sekaligus monitoring pekerjaan proyek infrastruktur di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Basarang dan Kecamatan Kapuas Barat. Pengece
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) segera menjalankan keputusan bupati Barsel nomor 188.45/66/2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) terus berupaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang salah satunya melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktu
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain melalui Penjabat (Pj) Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya mendukung proyek cetak sawah dan swasembada jagung yang bakal dilakukan Provinsi Kalimantan Tengah.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan fasilitas Sarana Air Bersih (SAB) Non-Standar Perpipaan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menegaskan komitmennya untuk selalu mengutamakan standar keamanan dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada setiap tahapan pembangunan dan proyek pengadaan barang serta jasa di wilayahnya. Hal ini dinilainya sebagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan.
