Pemerintah Kabupaten Lamandau, Polri dan TNI menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk kepolisian dan TNI sebagai anggaran pengamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Belum lama ini, Penjabat (Pj) Bupati Lamandau Lilis Suriani, menyerahkan sertifikat tanah program PTSL Tahun 2023 secara simbolis kepada warga 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bolos pada hari pertama masuk kerja, Selasa (16/4) besok. Aturan tegas tersebut, juga diberlakukan bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Lamandau. Sebab, mereka sudah diberi libur panjang dari 6 April hingga 15 April.
Pemerintah Kabupaten Lamandau, melepas pawai takbir keliling Idul Fitri 1445 H/2024 di depan Kantor LPTQ Kabupaten Lamandau, Selasa malam (9/4/2024).
Takbir keliling Idul Fitri 1445 H/2024 tersebut, dilepas secara resmi oleh PJ Bupati Lamandau dengan dihadiri Unsur Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Lamandau.
Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-58 tahun, Penjabat (Pj) Bupati Lamandau Lilis Suriani menggelar acara ramah tamah dengan ASN dan anak-anak yatim piatu di kantor Bupati Kabupaten Lamandau. Â Acara tersebut juga dirangkai dengan buka bersama.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Pemkab Lamandau melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Lamandau, difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III, melakukan pengawasan atau tera ulang pompa ukur SPBU di wilayah Kabupaten Lamandau.
Penjabat Bupati Lamandau menghadiri kegiatan Musrenbang Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau, Tahun 2025-2045 di aula Bappedalitbang.
Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Pj Bupati Lamandau Lilis Suriani, bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 (Unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, beberapa waktu lalu.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat wali kota se Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rakor rapat koordinasi terkait isu-isu strategis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
