Kejati

Gregorius Ronald Tannur hanya tertunduk diam saat tim kejaksaan membawanya ke Kejati Jatim. Dia mengenakan rompi merah tahanan bernomor 56. Dua tangannya terborgol. Tak ada lagi senyum kepuasan seperti saat dia divonis bebas oleh tiga hakim PN Surabaya pada 24 Juli 2024.

Satu perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Palangkaraya diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara tindak pidana penganiyaan dari Kejaksaan Negeri Barito Utara.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menetapkan dua tersangka kasus korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), Undang Mugopal kali ini melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan yang turut didampingi pejabat lainnya, Senin (25/3).

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng), Undang Mugopol dalam rangka kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Barsel). 

Wakil Jaksa Agung, Dr. Sunarta bersama Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI melakukan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (29/2).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pada pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) tahun anggaran 2020-2021.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan enam tersangka pada kasus korupsi pengadaan bahan bakar batubara untuk PLN  di wilayah Kalteng tahun 2022.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) melalui Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) Nanang Ibrahim Soleh menyetujui 3 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara tindak pidana, Kamis (24/11) kemarin.