Kanit Gakkum Satlantas Polresta Palangka Raya, Iptu Eko Nuryanto mengatakan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini, belum terlalu berdampak bagi peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas).
Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada satuan pendidikan di Kota Palangkaraya terkait kebijakan mekanisme pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama kabut asap.
Kondisi kabut asap yang dinilai sudah tidak sehat di Kota Palangkaraya, membuat pemerintah kota mengeluarkan kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk jenjang TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan kesetaraan baik negeri maupun swasta diperpanjang sampai 14 Oktober 2023 mendatang.
Perihal pelaksanaan proses belajar mengajar selama kabut asap, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya akhir bula Agustus lalu telah mengeluarkan surat edaran No. 800/2306/Disdik/Umpeg/VIII/2023 sehubungan dengan hal tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangkaraya masih terus terjadi. Akibatnya, kabut asap yang menyelimuti kota semakin menebal dalam beberapa pekan ini.
Kepala Bidang UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangkaraya, Ahmad Riadi mengungkapkan bahwa keberadaan stasiun pemantau kualitas udara di Kota Palangkaraya hanya ada satu. Hal itu dikelola langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasinya berada di depan Kantor Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Sehingga stasiun tersebut, dinilai tidak dapat mampu mewakili seluruh wilayah Palangkaraya yang luas ini.
