Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengakui kesalahan atas proyek jalur khusus pejalan kaki, pelari, pesepeda, dan pengguna sepeda listrik yang dikerjakan Pemprov Kalteng melalui Dinas PUPR.
Upaya meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola dan memeriksa Barang Milik Daerah (BMD) terus digencarkan.
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kaji banding ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) guna memperdalam sistem pengawasan berbasis urusan atau bidang.
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Kabupaten Kapuas, Senin (13/1/2025).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membentuk Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Nonbendahara atau Pejabat Lain.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang mendukung capaian kinerja, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, memimpin rapat internal terkait Penyusunan Konsep Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.