Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kaji banding ke Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) guna memperdalam sistem pengawasan berbasis urusan atau bidang.
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) di Kabupaten Kapuas, Senin (13/1/2025).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membentuk Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Nonbendahara atau Pejabat Lain.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan yang mendukung capaian kinerja, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, memimpin rapat internal terkait Penyusunan Konsep Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025.
Dalam upaya membangun transparansi, akuntabilitas, dan integritas di pemerintahan desa serta menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sosialisasi perluasan percontohan Desa Anti Korupsi di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seruyan, Kamis (20/9/2024).
Dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di tingkat desa, serta membangun budaya anti korupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Sosialisasi Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, Rabu (18/9/2024).
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Saring, mengikuti Rapat Pendampingan Pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) melalui zoom meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (12/9/2024).
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Alfon Zaini Hafidz, mendukung penuh pelaksanaan Workshop E-Kinerja BKN dan Sinerja BKD untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di tingkat desa serta membangun budaya anti korupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi Program Desa Percontohan Anti Korupsi dan penggunaan aplikasi E-Dumas (Pengaduan Masyarakat) di Kabupaten Barito Utara.
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng menggelar Entry Meeting Pengawasan Akuntabilitas Transfer ke Daerah dan Isu Kewilayahan Kesejahteraan Sosial.
