Di Kota Palangka Raya, pelayanan bukan sekadar kewajiban. Ia menjadi ruh pengabdian. Pagi itu, suasana di ruang rapat Pemerintah Kota Palangka Raya terasa berbeda.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pelayanan dalam penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Program JKN. Seluruh layanan kesehatan untuk DBD, termasuk rujukan ke rumah
Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hingga kini, uji coba KRIS masih berlangsung di sejumlah rumah sakit di Indonesia, namun belum mencakup fasilitas kesehatan di wilayah Kalteng.
PT Timah Tbk mengambil langkah tegas dengan memecat Dwi Citra Weni, pegawainya yang viral di media sosial karena meremehkan pekerja honorer pengguna BPJS Kesehatan. Video unggahannya menuai kecaman luas, memicu kontroversi di kalangan warganet.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim. Mengkritisi pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Palangka Raya. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat yang diminta membeli obat di luar fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk, meskipun layanan kesehatan tersebut sudah dijamin melalui BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol, Mendorong kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa supaya melakukan jemput bola turun kemasyarakat atau melalui RT setempat untuk melakukan pendataan terhadap warganya yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan secara gratis dari pemerintah. Terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonominya.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.Â
Provinsi Kalimantan Tengah, kini memiliki cerita penuh harapan. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, sebanyak 2.634.301 jiwa di Provinsi Kalimantan Tengah kini merasa aman dalam dekapan program BPJS Kesehatan. Program ini telah menjadi jaring pengaman vital bagi masyarakat yang berjuang untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
Korlantas Polri akan melakukan uji coba pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan memasukan syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif. Uji coba akan dilakukan di beberapa Polda.
PROKALTENG.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
