Kanwil Kemenkum Kalteng menggelar FGD untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.
Melalui perjanjian kerja sama tersebut, Kejari Barsel siap memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum hingga pendampingan litigasi dan nonlitigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dukungan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah saat menghadiri pelantikan pengurus LBH Antang Damang.
Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah turun langsung memantau layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Senin (26/1/2026).
Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatensi kasus seorang perempuan yang mendapat ancaman dari ayah mertua karena meributkan harta warisan usai suami meninggal dunia.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng Kuwu Senilawati. Mengatakan, banyak pernyataan terkait hukum saat ini yang dinilai negatif. Terutama untuk masyarakat yang kurang atau tidak memahami hukum. Terlebih lagi di mayoritas masyarakat miskin yang masih banyak takut akan hukum di negara ini. Sebab masih banyak fungsi hukum yang dinilai tidak sesuai. Kendati masih banyak hukum yang berjalan dengan baik.
