32.1 C
Jakarta
Wednesday, December 17, 2025

TAG

bahlil lahadalia

Bupati Gumas Jaya S Monong Diperiksa KPK, Bahlil Angkat Bicara

Bupati Gumas Jaya S Monong diperiksa KPK terkait dugaan korupsi fasilitas pembiayaan LPEI. Golkar menegaskan menghormati proses hukum.

Bahlil: Kalteng Masuk Peta Besar Hilirisasi Indonesia

Bahlil memastikan Kalteng menjadi pusat baru hilirisasi nasional dengan dua proyek strategis—pasir kuarsa dan alumina—yang ditargetkan mulai dibangun pada 2026.

Menteri ESDM Tunjuk Kalteng untuk Dua Proyek Strategis Hilirisasi

Dari 18 proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun, Kalteng diprioritaskan untuk dua proyek unggulan yang dipimpin langsung Menteri ESDM.

Bahlil Resmi Buka Musda XI Golkar Kalteng, Tegaskan Pentingnya Konsolidasi hingga Akar Rumput

Bahlil membuka Musda XI Golkar Kalteng dan menekankan pentingnya konsolidasi serta penguatan struktur partai hingga tingkat desa.

Kehadiran Bahlil Warnai Pembukaan Musda XI, Pendaftaran Calon Ketua Golkar Kalteng Diperketat

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dipastikan hadir membuka Musda XI, Golkar Kalteng, pendaftaran calon ketua dibatasi mulai tangal 26 sampai 27 November 2025 hingga pukul 18.00 WIB.

Purbaya Respons Rencana Kenaikan Tukin ESDM 100 Persen: Kalau Perintah Presiden, Kita Ikut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.

Musda XI Golkar Kalsel, Bahlil Bidik Tambah Kursi Pemilu

Partai Golkar membidik lonjakan perolehan kursi dari Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Pemilu mendatang.

Musda Ditunda, Golkar Menunggu Bahlil

Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) yang seharusnya digelar awal Agustus resmi mundur. Alasannya sederhana. Belum ada waktu dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

Musda Golkar Kalteng Digelar 3 Agustus, Bahlil Dijadwalkan Hadir

Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Golkar Kalteng, H. Muhammad Rizal, menyatakan panitia siap menggelar Musda XI.

Bahlil Bantah Pencabutan Izin Tambang Raja Ampat karena Tekanan Publik

Bahlil Lahadalia menepis anggapan bahwa pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dilakukan akibat desakan publik setelah kasusnya ramai di media sosial.

Latest news