Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam rangka intervensi angka stunting.
Kenaikan angka stunting secara drastis beberapa waktu lalu mengejutkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim). Pasalnya, Pemkab Kotim sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.
Dalam rangka evaluasi penanggulangan kasus stunting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Lamandau melaksanakan Audit Kasus Stunting Semester I 2024 di Aula Setda Kabupaten Lamandau, baru-baru ini.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala, Pj Bupati Katingan Saiful menekankan pentingnya fokus dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah masing-masing
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, minta pemda buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.
Plt Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng Dr Dadi Ahmad Roswandi, M.Si mensosialisasikan Pencegahan Stunting dan Pemanfaatan Elsimil bagi 73 Pastor di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Keberadaan kapal pelayanan KB bagi masyarakat di pinggiran sungai di Kota Palangka Raya mendapat apresiasi dari Deputi ADPIN BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso beserta rombongan.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Workshop dan Diseminasi Studi Kasus dan Pembelajaran Baik Stunting, di Hotel Fovere, Palangka Raya, Kamis (1/12).
Permasalahan stunting saat ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional ( RPJM ) tahun 2020-2024.
