Satgas
Covid-19 kini berada di bawah Komite Pemulihan Ekonomi dan penanganan Covid-19.
Namun ahli kesehatan mengkritisi hal itu, karena pemerintah dinilai
mementingkan ekonomi saja, dan menomorduakan masalah Covid-19 yang menjadi
pandemi utama.
Pakar
Kesehatan dari Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri
Yunis Miko Wahyono menjelaskan saat ini pemerintah sudah membubarkan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan diganti dengan Satgas Covid-19 di
bawah Komite Pemulihan Ekonomi. Menurutnya, Satgas tersebut juga harus fokus
pada penanganan Covid-19.
“Satgas
itu di bawah Komite pemulihan ekonomi. Gimana caranya begitu?
Satgas
Covid-19 masa di bawah pemulihan ekonomi,†tukasnya kepada JawaPos.com, Rabu
(22/7).
“Kalau
mau disatukan, jangan pemulihan ekonomi. Mustinya pemulihan ekonomi dan
penanganan Covid-19,†katanya.
Hal
itu berdampak pada tupoksi yang berubah Satgas. Menurut Tri Yunis, meski vaksin
dari Tiongkok sudah ada titik terang, tapi itu semua masih dalam hitungan bulan
atau bahkan pertengah tahun 2021.
“Ini
ada hidden agenda. Vaksin kan akan diproduksi awal tahun. Pasti baru akan ada
Juni 2021. Masih lama lah, kita masih harus fokus pada pengendalian Covid-19,â€
tukasnya.
Dia
menyesalkan mengapa pemerintah lebih menomorsatukan ekonomi dibanding
kesehatan. Dia mengacu pada Undang-Undang Wabah bahwa bila terjadi wabah maka
pemerintah yang akan bertanggung jawab.
“Kedaruratan
public health. Public kesehatan masyarakat. Kalau begini seolah-olah wabahnya sudah
selesai. Salah betul. Kalau wabahnya belum selesai, jadi tanggung jawab
pemerintah lah,†tegasnya.
“Ini
terkesan bahwa ekonomi adalah yang pertama. Selama judul timnya masih pemulihan
ekonomi,†paparnya. (*)