Upaya PT LIB untuk mendapatkan lampu hijau
dari kepolisian agar bisa memutar kompetisi Liga 1 dan Liga 2 belum membuahkan
hasil. Sampai deadline akhir Desember 2020 hingga awal pekan pertama Januari
2021, kepolisian belum juga mengisyaratkan bakal menerbitkan surat izin
keramaian. LIB pun pasrah dan kemudian menyerahkan kepada PSSI.
Direktur Utama LIB Akhmad Hadian Lukita
menyatakan, pihaknya memang masih menunggu dan terus berkomunikasi mengenai
surat izin keramaian tersebut dengan Polri.
Namun, jika sampai Jumat (8/1) belum juga
terbit surat yang diinginkan, LIB menyerahkannya kepada PSSI untuk diputuskan
di rapat exco. ’’Kami menyerahkan kepada PSSI apakah kompetisi dilanjutkan atau
memang dihentikan. Semua tergantung di rapat exco,’’ jelasnya.
Hal itu dibenarkan Plt Sekjen PSSI Yunus
Nusi. Dia menuturkan, federasi akan mengadakan rapat exco pertengahan bulan
ini. Rapat tersebut hanya akan membahas terkait lanjut atau tidaknya kompetisi.
’’Ya kami menjadwalkan rapat exco untuk memutuskan lanjut atau tidaknya
kompetisi,’’ katanya.
Yunus menambahkan, banyak faktor yang
kemudian membuat PSSI luluh untuk membahas masalah kelanjutan kompetisi dalam
rapat exco. Antara lain tentu karena belum turunnya surat izin keramaian dari
kepolisian.
’’Situasi terkini dari Covid-19 jadi penentu
apakah liga bisa dilanjutkan atau tidak. Cabang olahraga lain juga demikian.
Untuk menyelenggarakan kejurnas pun sulit,’’ paparnya.
Keputusan di rapat exco tersebut bakal sangat
dinantikan seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Khususnya klub, pemain,
pelatih, dan suporter. Keputusan tersebut jadi acuan rencana ke depan yang akan
dilakukan di kompetisi.
Salah seorang anggota Exco PSSI Hasani
Abdulghani mengatakan, kompetisi musim 2020 seharusnya tidak lagi
dilanjutkan.’’Ini sudah awal tahun. Saya lebih mikir kompetisi yang baru,’’
ucapnya.
Hasani mengaku tidak mau mendahului hasil
rapat exco. Pendapat yang diungkapkannya murni hasil pemikiran sendiri. Bukan
mufakat semua anggota Exco PSSI.
Nah, mengenai adanya kerugian dari pihak
sponsor, Hasani yakin sponsor juga akan mengerti dengan situasi yang ada. Jadi,
jika kompetisi dihentikan, sponsor seharusnya tidak meminta ganti rugi atas
keputusan tersebut.
’’Karena ini kan force majeure. Pemerintah
yang memutuskan kondisi korona seperti ini. Tidak dapat izin keramaian juga
bukan keinginan PSSI ataupun LIB. Jadi, seharusnya tidak ada masalah,’’
jelasnya.
Jika sudah berpikir musim baru, klub pun
nantinya bisa mulai bersiap. ’’Jadi, semua berpikir musim baru, berpikir
langkah ke depan,’’ ucapnya.
Soal kemungkinan diizinkannya kompetisi di
cabor lain seperti IBL (Indonesian Basketball League) dan Pro Liga, tidak bisa
disamakan dengan sepak bola.Kepolisian tentu punya maksud khusus mengenai
diterbitkannya izin kepada kompetisi dua cabor tersebut. ’’Tidak bisa
apple-to-apple ya. Basket itu bisa sistem bubble. Sehari bisa memainkan banyak
pertandingan dalam satu tempat. Sepak bola kan tidak mungkin,’’ ungkapnya.
Mengenai waktu rapat exco, Hasani mengaku
belum mendapat kabar. Tapi, jika memang akan diadakan pertengahan bulan ini,
sangat mungkin pekan ini PSSI mengirimkan surat undangan kepada anggota Exco
PSSI. ’’Biasanya seminggu sebelumnya sudah ada pemberitahuan,’’ lanjutnya.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali juga
angkat bicara terkait perizinan tersebut. Menurut dia, pemerintah tidak bisa
mengintervensi kepolisian mengenai surat izin keramaian.
’’Kami sifatnya mendukung keputusan PSSI.
Terkait izin keramaian itu ranahnya kepolisian. Pasti ada banyak pertimbangan.
Kalau dilanjutkan kami mendukung, kalau tidak kami serahkan ke kepolisian
keputusannya,’’ ujarnya.