Ciptakan Suasana Politik yang Damai di Kalteng

PALANGKA RAYA-Selasa
lalu (25/2) Bawaslu RI merilis tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan
gubernur dan bupati se-Indonesia. Kalteng menjadi salah satu provinsi pelaksana
pemilihan gubernur (pilgub) yang dinilai rawan. Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng sebagai  lembaga penyelenggara maupun Bawaslu selaku
pihak pengawas pilkada, tokoh adat, agama, pemuda, dan elemen lainnya berperan
aktif dalam mencegah terjadinya kerawanan ini.

Asisten I Setda Kalteng
Hamka mengatakan, sejak pemilihan sebelumnya, Kalteng selalu disebut sebagai
salah satu daerah rawan pemilu. Akan tetapi, pihaknya menampik pernyataan itu. Sebab,
kenyataan yang terjadi selama ini, pelaksanaan pemilu di Kalteng selalu aman
terkendali.

“Dari dahulu dikatakan
seperti itu, tapi kita semua tahu, sejumlah pemilu yang pernah digelar, mulai
dari pilpres, pileg, pilgub, hingga pilbub di Kalteng ini selalu berlangsung aman,”
katanya saat diwawancarai usai membuka rapat koordinasi (rakor) program
pembangunan dan pemberdayaan desa (P3MD), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya,
Kamis (27/2).

Diungkapkannya, isu ini
jangan sampai memperkeruh suasa jelang pelaksanaan pilkada yang akan digelar 23
September mendatang. Pihaknya meminta agar tokoh-tokoh politik di Bumi Tambun ini
bisa menciptakan suasana politik yang damai di Kalteng.

“Tentu saja, ini harus
disikapi dengan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat. Semua pihak turut
berperan dalam mewujudkan pilkada damai,” ungkapnye kepada awak media.

Dijelaskan Hamka, dalam
menyikapi rilis yang dikeluarkan Bawaslu RI beberapa waktu lalu, KPU Kalteng selaku
penyelenggara pilkada maupun Bawaslu Kalteng selaku pengawas harus proaktif mengantisipasi
potensi kerawanan. Salah satu cara yakni yang bisa ditempuh adalah dengan
mengintensifkan sosialisasi pilkada kepada semua elemen dan lapisan.

“Termasuk pihak aparat
dan pemerintah daerah (pemda) juga harus iktu berperan dalam hal ini,”
tegasnya.

Lebih lanjur dikatakan
Hamka, IKP yang dirilis Bawaslu RI mesti dijadikan warning, agar mengingatkan
semua pihak untuk menciptakan situasi pilkada yang aman dan damai. “Saya juga
berharap tingkat partisipasi pemilih juga meningkat kali ini, mesti lebih dari
70 persen,” pungkasnya.(abw/nue/ala)

PALANGKA RAYA-Selasa
lalu (25/2) Bawaslu RI merilis tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) pemilihan
gubernur dan bupati se-Indonesia. Kalteng menjadi salah satu provinsi pelaksana
pemilihan gubernur (pilgub) yang dinilai rawan. Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng sebagai  lembaga penyelenggara maupun Bawaslu selaku
pihak pengawas pilkada, tokoh adat, agama, pemuda, dan elemen lainnya berperan
aktif dalam mencegah terjadinya kerawanan ini.

Asisten I Setda Kalteng
Hamka mengatakan, sejak pemilihan sebelumnya, Kalteng selalu disebut sebagai
salah satu daerah rawan pemilu. Akan tetapi, pihaknya menampik pernyataan itu. Sebab,
kenyataan yang terjadi selama ini, pelaksanaan pemilu di Kalteng selalu aman
terkendali.

“Dari dahulu dikatakan
seperti itu, tapi kita semua tahu, sejumlah pemilu yang pernah digelar, mulai
dari pilpres, pileg, pilgub, hingga pilbub di Kalteng ini selalu berlangsung aman,”
katanya saat diwawancarai usai membuka rapat koordinasi (rakor) program
pembangunan dan pemberdayaan desa (P3MD), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya,
Kamis (27/2).

Diungkapkannya, isu ini
jangan sampai memperkeruh suasa jelang pelaksanaan pilkada yang akan digelar 23
September mendatang. Pihaknya meminta agar tokoh-tokoh politik di Bumi Tambun ini
bisa menciptakan suasana politik yang damai di Kalteng.

“Tentu saja, ini harus
disikapi dengan kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat. Semua pihak turut
berperan dalam mewujudkan pilkada damai,” ungkapnye kepada awak media.

Dijelaskan Hamka, dalam
menyikapi rilis yang dikeluarkan Bawaslu RI beberapa waktu lalu, KPU Kalteng selaku
penyelenggara pilkada maupun Bawaslu Kalteng selaku pengawas harus proaktif mengantisipasi
potensi kerawanan. Salah satu cara yakni yang bisa ditempuh adalah dengan
mengintensifkan sosialisasi pilkada kepada semua elemen dan lapisan.

“Termasuk pihak aparat
dan pemerintah daerah (pemda) juga harus iktu berperan dalam hal ini,”
tegasnya.

Lebih lanjur dikatakan
Hamka, IKP yang dirilis Bawaslu RI mesti dijadikan warning, agar mengingatkan
semua pihak untuk menciptakan situasi pilkada yang aman dan damai. “Saya juga
berharap tingkat partisipasi pemilih juga meningkat kali ini, mesti lebih dari
70 persen,” pungkasnya.(abw/nue/ala)