PALANGKA RAYA-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2020 sudah masuk tahap awal. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalteng tengah membahas rencana anggaran baik bersama penyelenggara. Namun,
anggaran untuk Bawaslu Kalteng dinilai sedikit.
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi menyebutkan dalam
pembahasan anggara ini masih perlu pembahasan bersama dengan pemprov dan DPRD.
“Perlu dilakukan pembahasan lebih detail mengenai
penganggaran antara Bawaslu dengan Pemprov Kalteng serta DPRD Kalteng, terutama
untuk penganggaran pengawasan,†katanya kepada Kalteng Pos, Selasa (24/9).
Diungkapkannya, dari plot anggaran yang disampaikan
oleh Pemprov Kalteng melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri beberapa waktu lalu,
anggaran pengawasan untuk Bawaslu ditetapkan sangat jauh dari yang sebelumnya.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya menyebutkan tidak berani ambil risiko
lantaran anggaran yang diplot pemprov hanya Rp65 miliar saja.
“Dari plot anggaran dari pemprov sangat jauh dari
anggaran sebelumnya. Melihat kondisi ini kami tidak berani ambil risiko,â€
ungkapnya.
Sebelumnya Bawaslu Kalteng telah menyampaikan
kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 kepada Pemprov Kalteng
sekitar Rp122 miliar. Sempat dibahas bersama antara Bawaslu Kalteng, Pemprov
Kalteng dan DPRD Kalteng, yang disepakati perlu dilakukan pencermatan lebih
rinci dan detail lagi.
“Setelah rapat bersama yang pertama tersebut, kemudian
dilakukan rapat teknis dan juga belum disepakati berapa yang dianggarkan untuk
Bawaslu Kalteng,†tegasnya.
Tiba-tiba, lanjutnya, pihaknya mendapat informasi
bahwa alokasi anggaran yang disetujui sangat jauh dari yang diusulkan, bahkan
kurang dari separuhnya. Dikatakan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan
Pemprov Kalteng. Secara internal pihaknya mencoba untuk mencermati lebih rinci
lagi anggaran yang diperlukan. “Sehingga didapat hasil bahwa kebutuhan riil
penganggaran tersebut sekitar Rp115 miliar.
Kebutuhan tersebut terbesar di antaranya untuk
pembentukan, honorarium, operasional, sewa kantor, pelayanan administrasi,
pelatihan atau bimtek bagi panwascam di 119 kecamatan, pengawas desa/kelurahan
(PPL) di 1.387 desa/kelurahan, dan honorarium untuk 4.990 pengawas TPS
(PTPS),” jelasnya.
Dari item tersebut saja, lanjut dia, sudah menguras
lebih dari separuh penganggaran yang diusulkan, belum lagi untuk sosialisasi,
kegiatan sentra gakkumdu di 14 kabupaten/kota dan juga termasuk perjalanan
dinas dalam rangka konsultasi atau supervisi, investigasi dan atau panggilan
sidang kode etik.
Menurut Satriadi pihaknya sudah berupaya mengurangi kegiatan-kegiatan
seperti bimtek, rakor, raker, pelatihan termasuk sosialisasi. Semula,
setidaknya bisa dilaksanakan minimal masing-masing tiga kali kemudian dijadikan
sekali.
“Bahkan
ada beberapa tahapan yang kemungkinan tidak dilakukan pelatihan/bimtek, kami
yakin Pemprov Kalteng bisa memahami kebutuhan riil yang kami ajukan ini, demi
sukses dan lancarnya pelaksanaan Pilkada 2020,†pungkasnya. (abw/ami)