PALANGKA RAYA – Penyimpanan dana Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Kalteng di Bank Tabungan Negara (BTN), berbuntut panjang. Pasalnya,
penyimpanan dana KPU tersebut diduga ada permainan dan kepentingan tertentu.
Komisi I DPRD Kalteng pun meminta
agar pengelolaan keuangan KPU Kalteng diaudit. “Saya minta pihak
inspektorat dan BPK untuk dapat mengaudit pengelolaan dana KPU Provinsi. Dan
itu tidak harus menunggu selesai, tapi kalau bisa audit setiap tahapan,”
kata Ketua Komisi I DPRD Kalteng.
Komisi I DPRD Kalteng juga akan
segera memanggil KPU Kalteng terkait dugaan adanya permainan dalam pengelolaan
anggaran yang bersumber dari APBD tersebut. “Kami Komisi I DPRD Provinsi
juga akan segera menjadwalkan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan
KPU Provinsi, Bawaslu, Polda, Korem, dan pihak lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kalteng
Harmain Ibrahim beralasan, penyimpanan
anggaran KPU di BTN sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
“Prinsipnya kami sudah sesuai prosedur. Dan penyimpanan itu telah sesuai
dengan ketentuan berdasarkan edaran KPU RI,” tegas Harmain, Selasa (25/2/2020).
Dia juga menegaskan, KPU Kalteng
siap diaudit dalam pengelolaan keuangan, baik setiap tahapan ataupun cara
lainnya sesuai prosedur. Selain itu, KPU juga bersedia memenuhi undangan DPRD
Kalteng terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan.
“Dan kami juga pasti siap di
audit di setiap tahapan baik oleh inspektorat maupun BPK. Dan dalam waktu dekat
kami akan audiensi dengan DPRD provinsi. Kami akan menyampaikan kesiapan KPU Kalteng
dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan tentunya terkait
hal-hal yang ditanyakan oleh komisi 1 tersebut,” pungkasnya. (arj/nto)