Partai Gerindra dan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) biasanya selalu kompak dalam segala hal. Namun
kali ini tidak. PKS berbeda pandangan dengan Gerindra soal pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua DPP PKS, Mardani
Ali Sera mengaku tidak setuju dengan sikap Partai Gerindra yang menginginkan
kursi pimpinan MPR bertambah menjadi sepuluh orang. Pasalnya, ‎pimpinan
MPR sebanyak sepuluh orang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang saat
ini digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau saya pribadi
sampai sekarang masih menilai ini tidak sebangun dengan niat kita membangun
birokrasi yang ramping. Kan reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya
fungsi,†ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (20/8).
Wakil Ketua Komisi II
DPR itu juga menilai jika pimpinan MPR menjadi sepuluh. Maka berpotensi
membebani keuangan negara. Ia pun mengatakan dalam waktu dekat PKS akan
memberikan sikap mengenai pimpinan MPR ini. Sehingga tidak terus menjadi
polemik.
“DPR, MPR lembaga
politik, tapi dalam organisasi tetap saja bisa membebani keuangan negara, bisa
membuat orang jadi jabatan besar tapi fungsinya kurang,†katanya.
Mardani berujar,
memang baik apabila PKS mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Namun demikian
tidak semua kursi pimpinan MPR diisi oleh partai-partai yang ada di DPR.
Menurutnya yang kalah di Pemilu bisa memperkuat menjadi oposisi. “Demokrasi itu
harus tumbuh secara normal dan sehat,†pungkasnya.
‎Sebelumnyan Wakil
Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan ketua umumnya, Prabowo
Subianto sangat setuju dengan usulan PAN tersebut. Nantinya sembilan partai
yang ada di parlemen menjadi pimpinan MPR. Sementara satu orang dari perwakilan
DPD. “Kalau Pak Prabowo malah secara prinsip sangat mendukung. Jadi saya pikir
normal,†ujar Edhy Prabowo.
Menurut Wakil Ketua
Komisi IV DPR ini mengatakan, penambahan sepuluh pimpinan MPR ini sebanding
dengan luas wilayah di Indonesia. Sehingga jika ada keterwakilan dari
masing-masing partai di DPR sangat bagus. Adapun usulan soal sepuluh pimpinan
MPR pertama kali diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Partaonan
Daulay. Dia mengusulkan jumlah pimpinan ditambah menjadi sepuluh orang.
Menurut Saleh sepuluh
pimpinan MPR ini diisi oleh sembilan dari fraksi yang ada di DPR. Sementara
satu orang lainnya adalah perwakilan dari unsur DPD. Sementara yang menjadi
Ketua MPR tinggal dimusyawarahkan saja. Tidak perlu adanya voting.(jpg)