Wakil Ketua Umum
Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan, fungsi oposisi yang
baik sebenarnya dari dalam pemerintahan. Bukan di luar pemerintahan. Itu ia
ungkapkan berdasar pengalamanya duduk dua periode di DPR.
Menurut Viva, posisi
di dalam pemerintahan lebih mudah untuk bisa melakukan pengawasan. Sebab
para menteri dan pimpinan lembaga benar-benar mengawasi bawahannya supaya tidak
keluar jalur.
“Justru pengawasan
dari dalam bertanggung jawab supaya pemerintahan ini berjalan sehat, kuat dan
bersih,†ujar Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (17/7).
Lebih lanjut Viva
menjelaskan, di Indonesia semua partai bisa mengawasi jalannya pemerintahan.
Baik itu yang berada di koalisi pemerintah maupun oposisi. Sehingga dia
menyebut konsep oposisi di Indonesia berbeda dengan di pemerintahan
parlementer.
“Karena seluruh parpol
menjalankan fungsi pengawasan, artinya proses peran fungsi oposisi itu ada di
dalam parlemen apapun parpolnya,†katanya.
Selain itu, menurut
Viva PAN tidak masalah menjadi oposisi ataupun bergabung dengan pemerintahan
Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Sebab berada di dalam dan di luar kabinet
sama-sama bisa mengawasi.
“Karena menurut
platform PAN mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sama-sama mulianya
selama untuk bangsa dan negara,†ungkapnya.
Sekadar informasi PAN
belum menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019. Apakah bergabung dengan
koalisi Jokowi-Ma’ruf atau menjadi oposisi.
Sementara itu
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya belum menentukan
sikap politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo
Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Menurut Eddy, arah dan
sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang
rencananya diselenggarakan Juli atau September 2019. Dalam Rakernas itu juga
sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019.
Eddy mengakui adanya
berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN. Ada sejumlah
kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung
ke pendukung pemerintah. Namun ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi
partai penyeimbang.
“Intinya saya minta
agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader,†kata
Eddy.(jpo)