PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Polemik yang terjadi pada pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Zona 1 Kalteng mendapat perhatian banyak pihak. Kemelut yang membuat kader dari Pulang Pisau (Pulpis) dan
Kapuas mundur
secara massal juga menjadi sorotan kader senior. Terlebih kegiatan tersebut dinilai
tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Mantan Ketua
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Kalteng HM Asera angkat bicara. Seharusnya,
kata Asera, muscab
berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)
partai.
Pihaknya juga
sangat menyayangkan penentuan jajaran pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) dari 14 kabupaten/kota yang ditentukan saat pelaksanan muscab di salah satu hotel, Jalan
Adonis Samad, Palangka Raya, Minggu (14/3).
“Apakah
nama-nama ini merupakan usulan ketua wilayah, kami juga tidak tahu,
ini yang tidak benar
dan kurang pas,” kata HM Asera kepada Kalteng Pos, Selasa (16/3).
Pria yang pernah
menjabat Dewan Syuro DPW PKB Kalteng tersebut mengatakan, sejak awal dirinya
menginginkan agar partai tetap mengedepankan AD/ART agar dapat menyatukan visi
dalam membesarkan partai, terutama menghadapi pilkada, pileg, pilpres mendatang.
“Jika
bertolak dari AD/ART yang ada, maka para pengurus DPW maupun DPC seharusnya dipilih secara demokratis dalam forum muscab tersebut, tidak ditentukan demikian,” tegas mantan anggota DPRD Kalteng
tersebut.
Kendati sudah
tidak menjabat sebagai Dewan Syuro dan pengurus DPW, HM Asera mengaku bahwa
dirinya masih menjadi kader PKB dan belum mengundurkan diri. Menurutnya, agar dapat
merangkul semua kader partai, maka muscab
seharusnya
dilaksanakan sesuai
aturan dan AD/ART partai.
“Kepengurusan DPW atau DPC
ditentukan berdasarkan hasil muswil ataupun muscab, itu saja yang penting
diperhatikan,
agar partai ini tetap menjadi besar dan tidak terpecah–belah,” tuturnya.
Karena muscab sudah digelar, maka dirinya mengimbau kepada pengurus yang merasa kurang puas atau tak
terima dengan hasil muscab untuk mengadukan kepada Mahkamah Partai.
“Dan itu
sesuai dengan aturan yang ada, Mahkamah Partai yang akan menentukan ke depan. Saya berharap dapat
diproses dengan baik dalam sebuah kebijakan agar tidak mengancam keutuhan
partai,” tuturnya.
Sebelumnya
disampaikan Ketua
DPW PKB Kalteng Habib Ismail Bin Yahya bahwa keputusan yang disampaikan
oleh DPP dalam muscab merupakan hasil penjaringan, bukan merupakan keputusan final.
“Ini adalah
penyampaian hasil penjaringan yang sudah diusulkan ke DPP, manakala tidak setuju dengan susunan kepengurusan yang ada, maka akan
disampaikan lagi kepada forum untuk dipertimbangkan sesuai dengan musyawarah
mufakat, karena
kemarin tidak ada SK penetapan,” tegasnya.
Ditegaskannya bahwa hingga saat ini belum ada
pengurus DPC PKB Kalteng yang ditetapkan. Jika semua berjalan lancar, maka SK
juga akan dikeluarkan secara serentak oleh DPP.
“Dinamika politik merupakan
hal yang biasa, mungkin bisa saja ada
ketersinggungan dan lain-lain, itu
hal biasa, kami berharap semua akan berjalan dengan lancar sehingga bisa fokus
membangun PKB ke depan,” tegasnya.
Habib juga menilai bahwa secara umum pelaksanaan muscab telah
berjalan dengan aman dan lancar walaupun di tengah pandemi. Protokol kesehatan tetap
diperhatikan selama pelaksanaan muscab.