29 C
Jakarta
Thursday, June 13, 2024
spot_img

Mahfud Akui Akses Difabel Tak Bisa Disamaratakan karena Punya Karakteristik Berbeda

PROKALTENG.CO – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menemui perwakilan dari organisasi pegiat dan penyandang disabilitas perempuan di Posko Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Kamis (14/12) malam. Mahfud memastikan, dirinya bersama capres Ganjar Pranowo sangat memedulikan para difabel.

Dalam pertemuan ini, pegiat difabel perempuan dari Komunitas Lingkar sosial Indonesia, yang berpusat di Malang Raya, Jawa Timur, menyampaikan aspirasinya kepada Mahfud. Mereka bercerita minimnya akses di ruang publik dan persoalan lapangan kerja.

“Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama akses-akses ini nanti kita tata kembali dan inventarisir masalahnya,” kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (15/12).

Mahfud mengakui, difabel disabilitas tidak bisa disamaratakan karena masing-masing punya karakteristik perhatian yang berbeda. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas tidak bisa dibuat seragam.

“Disabilitas itu tidak sembarang disabilitas sehingga dibuat kebijakan yang seragam tidak bisa, tapi misalnya yang cerebral palsy ini kan saja sudah 6.000 (orang) belum disabilitas yang jenis lain,” ujar Mahfud.

Baca Juga :  Prabowo-Gibran akan Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi yang Berpihak pada Kaum Muda

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini pun menyatakan, pemerintah sudah mengatur agar setiap lapangan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta menyediakan kuota bagi penyandang difabel, meski kadang pada praktiknya masih ada kekurangan. Namun, Mahfud menegaskan harus segera ditangani dan ditata ulang.

“Menurut keluhan-keluhan yang tadi saya catat memang perhatian pemerintah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Dasar (UUD) kita itu menyatakan setiap warga negara itu dengan arti setiap orang, kalau artinya hak asasi jadi kalau orang sehat maupun tidak sehat itu menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak-haknya,” tegas Mahfud.

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga telah diutarakan Ganjar Pranowo dalam beberapa kesempatan.

Ganjar menekankan, kelompok rentan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pelayanan publik berkeadilan.

Baca Juga :  Atikoh Janjikan Pembangunan yang Inklusif bagi Disabilitas jika Ganjar Terpilih sebagai Presiden

Dia mengatakan selalu melibatkan kelompok rentan perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, orang tua, serta kelompok rentan lain dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Baca Juga: Iran Peringatkan AS tentang Usulan Pembentukan Pasukan Laut Merah, Buntut Serangan Militan Houthi

“Kenapa? Agar pengambil keputusan aware. Mereka (pemimpin) peduli apa yang mereka (kaum rentan) rasakan,” ucap Ganjar saat debat capres perdana di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut dia, ketercakupan kelompok rentan dan pengambilan keputusan sangat penting dalam pembangunan, agar kepentingan semua pihak bisa diakomodasi dan tidak ada penolakan di kemudian hari.

“Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kami harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga, fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes,” pungkas Ganjar. (pri/jawapos.com)

PROKALTENG.CO – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menemui perwakilan dari organisasi pegiat dan penyandang disabilitas perempuan di Posko Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Kamis (14/12) malam. Mahfud memastikan, dirinya bersama capres Ganjar Pranowo sangat memedulikan para difabel.

Dalam pertemuan ini, pegiat difabel perempuan dari Komunitas Lingkar sosial Indonesia, yang berpusat di Malang Raya, Jawa Timur, menyampaikan aspirasinya kepada Mahfud. Mereka bercerita minimnya akses di ruang publik dan persoalan lapangan kerja.

“Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama akses-akses ini nanti kita tata kembali dan inventarisir masalahnya,” kata Mahfud kepada wartawan, Jumat (15/12).

Mahfud mengakui, difabel disabilitas tidak bisa disamaratakan karena masing-masing punya karakteristik perhatian yang berbeda. Karena itu, kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas tidak bisa dibuat seragam.

“Disabilitas itu tidak sembarang disabilitas sehingga dibuat kebijakan yang seragam tidak bisa, tapi misalnya yang cerebral palsy ini kan saja sudah 6.000 (orang) belum disabilitas yang jenis lain,” ujar Mahfud.

Baca Juga :  Prabowo-Gibran akan Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi yang Berpihak pada Kaum Muda

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini pun menyatakan, pemerintah sudah mengatur agar setiap lapangan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta menyediakan kuota bagi penyandang difabel, meski kadang pada praktiknya masih ada kekurangan. Namun, Mahfud menegaskan harus segera ditangani dan ditata ulang.

“Menurut keluhan-keluhan yang tadi saya catat memang perhatian pemerintah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Dasar (UUD) kita itu menyatakan setiap warga negara itu dengan arti setiap orang, kalau artinya hak asasi jadi kalau orang sehat maupun tidak sehat itu menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak-haknya,” tegas Mahfud.

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas juga telah diutarakan Ganjar Pranowo dalam beberapa kesempatan.

Ganjar menekankan, kelompok rentan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pelayanan publik berkeadilan.

Baca Juga :  Atikoh Janjikan Pembangunan yang Inklusif bagi Disabilitas jika Ganjar Terpilih sebagai Presiden

Dia mengatakan selalu melibatkan kelompok rentan perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, orang tua, serta kelompok rentan lain dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Baca Juga: Iran Peringatkan AS tentang Usulan Pembentukan Pasukan Laut Merah, Buntut Serangan Militan Houthi

“Kenapa? Agar pengambil keputusan aware. Mereka (pemimpin) peduli apa yang mereka (kaum rentan) rasakan,” ucap Ganjar saat debat capres perdana di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut dia, ketercakupan kelompok rentan dan pengambilan keputusan sangat penting dalam pembangunan, agar kepentingan semua pihak bisa diakomodasi dan tidak ada penolakan di kemudian hari.

“Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kami harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga, fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes,” pungkas Ganjar. (pri/jawapos.com)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru