PROKALTENG.CO – DPR telah menyetujui permintaan Presiden Joko
Widodo terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tenaga ahli utama Kantor
Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengembuskan kabar adanya pergantian
pada pekan ini.
â€Menurut saya, itu (pergantian,
Red) tak lama. Ketika ditanya kapan dan insya Allah pekan ini,†ungkap Ngabalin
kemarin (13/4).
Apa yang mendasari pernyataan
Ngabalin? Menurut dia, Jokowi tidak pernah lama dalam mengambil keputusan. Jika
dihitung dari pengiriman surat ke DPR pada 30 Maret lalu, hari ini memasuki
pekan kedua.
Meski demikian, Ngabalin
menyatakan bahwa pergantian menteri itu merupakan hak prerogatif presiden.
Artinya, siapa dan kapan merupakan kewenangan Jokowi. â€Setiap saat bisa beliau
lakukan,†ucapnya. Dia meminta agar semua pihak bersabar menunggu pengumuman
pergantian menteri.
Pada kesempatan lain, staf ahli
presiden bidang komunikasi Mochammad Fadjroel Rachman menyatakan belum mendapat
informasi terkait pergantian menteri. Seperti halnya Ngabalin, Fadjroel
menekankan bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.
Sementara itu, Masduki Baidlowi,
juru bicara wakil presiden, turut menyinggung potensi reshuffle dalam waktu
dekat. Khususnya terkait dengan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud. Juga
munculnya kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.
’’Kalau itu ada reshuffle dan
seterusnya, tentu saja Wapres sudah rembukan dengan presiden,’’ katanya.
Tetapi, dia menegaskan tidak berbicara lebih jauh. Sebab, pada saatnya akan ada
pembicaraan lebih spesifik antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Setelah semuanya selesai dan klir, informasinya akan disampaikan lebih lanjut
kepada publik.
Masduki juga menanggapi soal
munculnya Kementerian Investasi. Menurut dia, investasi sangat penting untuk
bangsa Indonesia ke depan. Tetapi, lagi-lagi soal substansi dibentuknya
Kementerian Investasi, Masduki belum bisa memberikan penjelasan.’’Belum final,
masih diselesaikan. Tunggu saja dulu, sabar saja dulu,’’ tuturnya.
Terpisah, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memilih tidak menanggapi isu reshuffle
itu. Saat dihubungi melalui pesan singkat, mantan bos Gojek tersebut tidak
merespons. Padahal, posisi nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menjadi yang paling santer disebut. Hal itu menyusul adanya
penggabungan Kemendikbud dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Sementara itu, berdasar survei
Indonesia Political Opinion (IPO), ada sejumlah menteri yang layak untuk
diganti. Di sektor ekonomi, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berada di
posisi teratas. Diikuti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta Menteri
Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Di sektor polhukam, menteri yang
paling mendapat sorotan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diikuti Men
PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Johny Plate. Di sektor maritim/investasi,
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri LHK Siti Nurbaya,
dan Menteri ESDM Arifin Tashrif.
Terakhir di sektor PMK, yang
diusulkan responden IPO untuk di-reshuffle adalah Menpora Zainudin Amali,
Menteri PPA Gusti Ayu Bintang, dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.
Direktur Eksekutif IPO Dedi
Kurnia Syah mengatakan, meski publik menghendaki nama-nama tersebut diganti,
bukan berarti mereka terancam di-reshuffle pekan ini. Sebab, pada praktiknya,
meski hak presiden, reshuffle harus mencerminkan keputusan politik koalisi
pemenang pilpres.
’’Untuk itu, menteri tersasar
adalah mereka yang selain minim prestasi, juga minim relasi parpol,’’ ujarnya
tadi malam.
Dia mencontohkan, sesering apa
pun publik mendorong pergantian Yasonna atau Ida Fauziah, jika di level koalisi
tidak ada titik temu, itu tidak akan terlaksana. ’’Selama parpol menghendaki
keberadaan mereka,’’ imbuhnya.
Terkait wacana peleburan
Kemenristekdikti dan Kemendikbud, Dedi menilai sudah sewajarnya ada satu
menteri yang dicopot menyusul hilangnya Kemenristekdikti. Namun, untuk siapa
yang dicopot, Dedi menilai Bambang Brodjonegoro maupun Nadiem Makarim memiliki
kans yang sama.
’’Keduanya sama-sama bukan dari
parpol. Untuk itu, pilihan bisa mengarah pada tokoh yang paling berjasa dalam
proses pilpres,’’ tuturnya. Selain itu, bergantung pada hasil evaluasi. Dedi
menilai, akan lebih mudah melakukan evaluasi secara objektif mengingat keduanya
nonpartai.
Sementara itu, DPR telah
memberikan lampu hijau pada pembentukan Kementerian Investasi. Hal itu menyusul
surat presiden (surpres) yang berisi pertimbangan penggabungan dan pembentukan
kementerian. Nanti Kementerian Investasi mengambil alih tugas dan fungsi Badan
Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Keberadaan Kementerian Investasi
merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam UU Cipta Kerja.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi
(P2E) LIPI Maxensius Tri Sambodo menyoroti rencana pemerintah membentuk
Kementerian Investasi. Dia berharap pembentukan kementerian baru itu tidak
terjebak pada motivasi bagi-bagi kekuasaan. Peneliti yang akrab disapa Max itu
menjelaskan, dirinya secara umum menyambut positif pembentukan Kementerian
Investasi tersebut. Selama ini komando investasi berada di Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM). ’’Dengan harapan jika BKPM bertransformasi menjadi kementerian,
sumber daya yang dimiliki akan semakin besar,’’ katanya kemarin.
Selanjutnya, dengan berbentuk
kementerian, diharapkan dapat dilakukan pengambilan keputusan yang jauh lebih
strategis dan berdampak besar pada iklim investasi nasional. Selain itu,
koordinasi dengan kementerian lain bisa lebih efektif karena ada unsur kesetaraan.
’’Harapannya, tentu saja kegiatan investasi akan semakin bergerak cepat,’’
jelasnya.
Namun, Max mengatakan bahwa
dengan organisasi yang berubah menjadi kementerian, ada risiko struktur
organisasi yang semakin besar. Hal tersebut bisa menimbulkan hambatan
organisasi. Karena itu, Max berharap struktur organisasi Kementerian Investasi
dipertimbangkan dengan baik sehingga tidak malah memperburuk koordinasi.
Max mengingatkan, bertambahnya
lini organisasi di Kementerian Investasi nanti tidak boleh terjebak pada
praktik bagi-bagi kekuasaan. Apalagi sampai diberikan kepada orang yang tak
kompeten dan tidak profesional. Dia menegaskan, Kementerian Investasi harus
mampu bekerja dengan cepat, efektif, efisien, dan profesional.
Menurut Max, ada sejumlah PR di
dunia investasi Indonesia. Tidak hanya soal birokrasi yang sering disebut
berbelit-belit. Tetapi, juga kendala SDM, kebijakan ketenagakerjaan, insentif,
koordinasi dan konsistensi kebijakan, serta infrastruktur.
BKPM sebelumnya melansir
realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp 826,3 triliun. Capaian itu lebih
tinggi dari target yang dipasang, yaitu Rp 817,2 triliun. Sementara itu,
realisasi investasi pada 2019 tercatat Rp 809,6 triliun.
Ketua Bidang Keuangan dan
Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani memandang, langkah presiden yang akan
membentuk Kementerian Investasi memang menarik untuk dicermati. Ajib
menyebutkan, adanya Kementerian Investasi tak bisa dilepaskan dari komitmen
presiden ketika dilantik periode kedua ini. Yakni, peningkatan kualitas SDM,
keberlanjutan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi
ekonomi.
Kementerian Investasi diharapkan
menjadi pemecah kebuntuan dan bottlenecking investasi. Kementerian itu adalah
langkah nyata pemerintah untuk mendorong debirokratisasi dan menciptakan iklim
investasi yang lebih business friendly.