PROKALTENG.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pesan penutup penuh makna, dalam debat pertama, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12). Mengawali pesan penutup yang disampaikan selama dua menit, Ganjar menggambarkan dirinya dan calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD sebagai orang-orang kecil yang mendapat panggilan sejarah untuk melayani rakyat kecil.
Ganjar berpesan bahwa pemerintah harus menjadi pelayan dan teladan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Ini panggilan sejarah buat Ganjar-Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Prof Mahfud bapaknya adalah pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, saya dan Prof Mahfud adalah orang kecil, yang kalau bapaknya rapat kira-kira kami hanya berada di level kecamatan. Dari sinilah, kami terbiasa mendengar keluh kesah masyarakat,” kata Ganjar.
Berangkat dari latar belakang tersebut, Ganjar dan Mahfud kemudian mengklasifikasi seluruh persoalan yang muncul dan menentukan bagaimana visi-misi dan program sebagai capres-cawapres pada Pemilu 2024.
Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan, Ganjar-Mahfud menilai ada tiga persoalan yang menjadi fokus pemerintahan mereka di bidang hukum dan ham, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Pertama, memberikan afirmasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada kelompok rentan, baik perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula.
“Mereka butuh perhatian yang lebih, maka inilah cara kita coba menyerap aspirasi untuk membangun dengan melibatkan mereka karena prinsip kita no one left behind,” ungkap Ganjar.
Kedua, Ganjar-Mahfud bertekad menghadirkan pemerintahan yang betul-betul melayani dengan memberikan teladan dan menunjukkan integritas.
“Bagaimana pemerintah betul- betul bisa melayani dengan memberikan teladan, itu dari pemimpin tertinggi yang anti kroupsi, yang menunjukan integritas, yang memberikan layanan mudah, murah, cepat, sat-set. Kalau ini bisa kita lakukan maka betapa bahagianya rakyat,” ujar Ganjar.
Ketiga, Ganjar-Mahfud juga bertekad menegakkan demokrasi sesuai amanat reformasi, yang memberi ruang untuk kebebasan berpendapat, sehingga tidak ada pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan demokrasi, dimulai dari pemerintah yang tidak antikritik, yang memberi ruang bagi kebebasan berpendapat, dan menghormati HAM.
“Kita ingin menghadirkan pemerintah yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis merasa bahwa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang dirongrong apalagi sampai merasa terancam,” tutur Ganjar.
Dia menambahkan, jika demokratisasi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat reformasi, maka tidak akan ada pelanggaran HAM, seperti yang dialami beberapa korban, termasuk seniman Butet Kartaredjasa.
“Jika demokratisasi bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat reformasi, maka enggak ada lagi kisah Bu Shinta, Mas Butet, atau Melki, tidak ada itu, karena dewasa kita dalam berdemokrasi,” papar Ganjar.
Ganjar pun menegaskan posisi dirinya dan Mahfud MD yang menghormati HAM dan siap menegakkan keadilan untuk para korban HAM.
“Dalam penghormatan kepada HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan dan saya berdiri bersama para korban untuk keadilan,” pungkas Ganjar. (pri/jawapos.com)