KOMPOSISI kabinet periode 2019-2014 mulai terkuak.
Presiden Joko Widodo meminta kalangan partai politik mengajukan profesional
muda sebagai kader yang akan menempati posisi menteri pada periode keduanya
memerintah.
“Saya minta dari partai juga ada yang muda, ada dari profesional
juga,” kata Presiden Jokowi usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia
2019 di Jakarta Convention Center, Jumat (12/7/2019).
Jokowi menyebutkan, kalau tidak ada dari partai, ia akan mencari sendiri tokoh
muda dari kalangan profesional. “Profesional muda, kan banyak banget
profesional-profesional muda,” katanya.
Dia juga mengaku, sejumlah parpol sudah mengajukan jumlah kursi untuk
posisi menteri. “Ya ‘gapapa’, mau minta 10 mau minta 11, mau minta 9, kan
‘gapapa’, ‘wong’ minta aja,” katanya didampingi Gubernur BI Perry Warjiyo,
Seskab Pramono Anung, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf.
Presiden mengaku sudah memiliki gambaran untuk kabinet yang akan
membantunya menjalankan tugas Presiden RI periode mendatang. Komposisi kabinet
kemungkinan akan 60:40 atau 50:50 dari kalangan parpol dan dari profesional.
Sejumlah menteri lama juga akan kembali menempati posisi menteri.
Ketika ditanya apakah menteri yang terseret kasus hukum akan bertahan,
Jokowi mengatakan akan melihat kasus per kasus. “Ya nanti dilihat, semua
hal mesti kita pertimbangkan,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan mengumumkan secepatnya
kabinet yang akan membantunya pada periode kedua.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai kabinet Jokowi jilid II akan dipenuhi
oleh menteri dari kalangan partai dan menyingkirkan calon dari kalangan
profesional.
“Saya membaca kabinet Jokowi ke depan akan banyak diisi oleh partai-partai
karena kemenangan Jokowi kali ini memang begitu dominan peran partai,†kata Adi
di Jakarta, kemarin.
Sebab, kemenangan Jokowi berkat bantuan partai-partai pendukung yang
agresif dan rela pasang badan, bukan dari unsur relawan maupun unsur lainnya.
Berbeda dengan kemenangan Jokowi pada 2014 yang komposisi profesional dan
relawan non-partai memang banyak.
“Saya kira peran partai politik yang dominan seperti itulah akan menjadi
pertimbangan bahwa komposisi kabinet ke depan akan didominasi partai politik,â€
katanya.
Menurut Adi, meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi
sebagai presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, namun peran
partai pendukung tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Dalam sistem presidensial multipartai seperti sekarang ini Jokowi perlu
berkoordinasi dan mendapat saran dari partai pendukung,†kata Adi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga mengingatkan agar
Jokowi memperhatikan aspek harmoni dan stabilitas politik sebagai efek dari
dukungan oleh banyak partai politik. “Jangan sampai ada partai tertentu yang
merasa tidak proporsional jatah kursinya yang dikhawatirkan mampu atau
berpotensi menciptakan instabilitas internal,†kata Adi.
Menurut dia, aspek proporsionalitas dalam pemberian jatah kursi menteri itu
yang diharapkan bisa menciptakan harmoni dalam kinerja kabinet Jokowi jilid II.
(indopos/kpc)