Site icon Prokalteng

Hasil Rakernas I, PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen Naik 5 Persen

hasil-rakernas-i-pdip-ingin-ambang-batas-parlemen-naik-5-persen

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati
Soekarnoputri resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan HUT ke-47 di
JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1). Ada sembilan rekomendasi partai
yang dihasilkan.

Rekomendasi pertama yakni, PDIP mendukung sepenuhnya sikap tegas
pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam upaya menjaga eksistensi, kehormatan
dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi NKRI dari berbagai tindakan
pihak manapun, termasuk kepentingan asing.

Kedua, partai merekomendasikan agar menyusun langkah politik
strategis, guna menyusun haluan pembangunan nasional, melalui strategi industri
hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong
riset dan inovasi.

“Haluan Pembangunan Nasional yang dirancang tersebut merupakan
jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
Indonesia agar menjadi manusia Indonesia  dengan semangat berdikari,” kata
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

PDIP juga, lanjut Hasto, merekomendasikan agar seluruh
keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati,
serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia. Dan berdikari
melalui riset dan inovasi.

Rakernas I memberikan dukungan penuh terhadap tugas pokok dan
fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang fokus pada kegiatan kegiatan
tersebut yaitu flora, fauna, manusia, dan teknologi. Hal ini sejalan dengan
amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019. Dalam aturan itu disebutkan riset
sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan
keamanan.

Melalui riset yang berdaulat, kata Hasto, diharapkan bisa
menjadi fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri
maju. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu berdiri diatas kaki sendiri.

“Kemudian, Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan
kepada DPP Partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangan
perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan
sistem proporsional daftar tertutup,” ujar Hasto.

PDIP juga mendorong peningkatan ambang batas parlemen atau
parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen. Pemberlakuannya sendiri
dilakukan secara berjenjang yakni 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi
dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota. Serta diiringi perubahan district magnitude,
3-10 kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI.

“Serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte
Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan
efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan
pemilu murah,” jelas Hasto.

Rekomendasi rakernas keenam yakni, PDIP menegaskan pilkada
serentak 2020 merupakan momentum guna memerkuat mekanisme kelembagaan
kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang diusung wajib menjalankan visi misi partai. Mereka pun
diwajibkan mengikuti sekolah partai.

“Rakernas I PDI Perjuangan 2020 menegaskan bahwa Partai akan
berusaha secara sungguh-sungguh memastikan kemenangan dalam Pilkada serentak
Tahun 2020 di sekurang-kurangnya 60 persen Kabupaten/Kota dan Provinsi
se-Indonesia,” sambung Hasto.

Rakernas juga merekomendasikam agar PDIP memelopori kebijakan
pembangunan nasional, dengan menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan
hidup. Tiga pilar partai wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan
penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan
sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran
sungai tersebut.

Rekomendasi terakhir yakni PDIP berkomitmen mendukung sejumlah
lembaga negara yang bergerak di bidang kemanusiaan. Di antaranya, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BNPP) atau Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG).

Selanjutnya PDIP mendukung Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan
Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
Dan PDIP mendorong kebijakam nasional dalam hal kesehatan agar terhindar
dari HIV/AIDS.(jpc)

 

Exit mobile version