Sekretaris Jenderal
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan
amandemen UUD 1945 yang ingin menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan
ibu kota ke Kalimantan. ‎Menurutnya, adanya GBHN penting terkait wacana
tersebut.
“Kalau tidak ada
haluan negara, tahun 2024 presidennya ganti tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke
Wonosari, Gunungkidul sana,†ujar Hasto di kawasan Blok S, Jakarta, Sabtu
(17/8).
Menurut Hasto,
pemerintah sangat membutuhkan perencanaan untuk menentukan arah Indonesia ke
depan. Inilah mengapa adanya GBHN ini dirasa perlu.
“Kita memerlukan
perencanaan mana daerah-daerah yang menjadi sumber pangan, mana daerah pusat
pertahanan industri kita,†ujarnya.
Oleh sebab itu, Hasto
mengatakan, PDIP akan melakukan lobi-lobi politik ke partai yang ada di
parlemen agar GBHN bisa dihidupkan lagi. “Ini untuk tujuan nasional agar kita
konsiten dalam berkemajuan membangun masa depan bersama,†pungkasnya.
Untuk diketahui,
Presiden Jokowi mememinta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota ke
Kalimantan dalam sidang MPR pada 16 Agustus kemarin.
Menurut Jokowi, ibu
kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan
bangsa. Pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk terwujudnya pemerataan dan
keadilan ekonomi.(jpg)